Akses layanan keuangan yang merata hingga ke pelosok pedesaan di wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku masih dihadapkan pada tantangan berat berupa kendala geografis dan infrastruktur.
KomenNews.id // Jakarta – Dalam acara, Jumat (23/10/2026) yang dikemas dalam Workshop dan Bimbingan Terkait Keuangan kepada Kepala Daerah dan Pejabat Daerah yang Membidangi Urusan Perekonomian dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku di Jakarta, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, S.I. Patta, menyampaikan sejumlah usulan penting yang kemudian ditanggapi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Usulan S.I. Patta: Dorong Insentif Bank Himbara dan Perhatikan Tantangan 3T
S.I. Patta memaparkan bahwa wilayah Maluku memiliki karakteristik daerah 3T dengan sekitar 300 hingga 400 titik blank spot internet serta keterbatasan pasokan listrik. Rentang kendali yang menantang membuat perbankan selain BRI Link belum masuk secara optimal ke desa-desa terpencil.
Oleh karena itu, S.I. Patta mengusulkan agar OJK dapat memberikan semacam insentif atau dorongan stimulan kepada bank-bank Himbara maupun bank swasta lainnya agar tergerak masuk langsung ke desa. Menurutnya, literasi keuangan di tingkat desa harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur dan kehadiran perbankan yang memahami substansi di lapangan.
Respons dan Solusi Konkret OJK Melalui Mochamad Fajar Purnama
Menanggapi usulan tersebut, Analis Divisi Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Mochamad Fajar Purnama, menjelaskan bahwa OJK saat ini terus mendorong agar lembaga jasa keuangan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan BPR, bisa memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah 3T.
Berikut adalah sejumlah langkah dan respons konkret yang disiapkan oleh OJK:
- Transformasi Peran BPD dan BPR: OJK mendorong agar Bank Pembangunan Daerah dan BPR tidak hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata, melainkan turut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan. Selain itu, penyaluran kredit perbankan juga didorong agar memenuhi kewajiban persentase minimal tertentu untuk sektor UMKM dari total portofolio kredit mereka.
- Pengembangan Model Kesejahteraan Keuangan Komunitas (Community Organizing) : OJK sedang mengembangkan model generik kesejahteraan keuangan yang menggandeng mitra strategis dari lembaga internasional (NGO) serta komunitas lokal. Melalui pilot project di beberapa desa bagi masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem, OJK membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang didampingi oleh koordinator khusus.
- Membudayakan Menabung Melalui Kalender Tabungan: Masyarakat miskin ekstrem yang memiliki penghasilan harian (sekitar Rp5.000 hingga Rp20.000) didorong untuk membudayakan menabung minimal Rp1.000 hingga Rp2.000 per hari menggunakan media “kalender tabungan”. Tabungan tersebut nantinya dikumpulkan secara berkala melalui koordinator untuk disetorkan langsung ke pihak bank, sehingga masyarakat terbiasa mengelola keuangan formal.
- Pelibatan Akademisi dan Optimalisasi TPAKD: OJK melibatkan akademisi dari perguruan tinggi untuk melakukan kajian riset mendalam guna merumuskan model kebijakan yang paling pas dan spesifik (tailor-made) bagi karakteristik daerah tertentu. Dengan pelibatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang anggotanya sangat luas—meliputi pemda, OJK, BI, kementerian, hingga akademisi—program pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan keuangan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi aktif antara kepala daerah, TPAKD, akademisi, dan OJK ini, diharapkan tantangan perbankan di wilayah kepulauan dapat teratasi secara bertahap demi mewujudkan kesejahteraan keuangan masyarakat Maluku yang merata.
