Jakarta – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada semester I tahun 2026.
Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat tercatat mencapai 79,3 persen. Sementara itu, 13,5 persen responden menyatakan tidak puas dan 7,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan respons positif masyarakat terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, terutama dalam pemberantasan korupsi, perbaikan sektor pertanian, serta stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi global.
> “Kami melihat adanya keyakinan publik bahwa langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membawa Indonesia maju mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Novriansyah dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
—
Penilaian Publik di Berbagai Sektor
Pemberantasan Korupsi
Sebanyak 83,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara 14,7 persen tidak puas dan 2,1 persen tidak menjawab.
Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani
Sebanyak 78,4 persen responden puas terhadap perbaikan tata kelola pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Adapun 17,3 persen tidak puas dan 4,3 persen tidak menjawab.
Stabilitas Harga Sembako
Sebanyak 85,8 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga sembako. Sementara 11,2 persen tidak puas dan 3 persen tidak memberikan tanggapan.
—
Metodologi Survei
Survei ini dilakukan pada 18–28 Juli 2026 dengan melibatkan 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.
Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±2,47 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka serta verifikasi digital.
—
Persepsi Publik terhadap Kondisi Nasional
Kondisi Keamanan
Sebanyak 40,8 persen responden menilai kondisi keamanan baik atau sangat baik, 36,5 persen menilai biasa saja, 13,3 persen menilai buruk, dan 9,4 persen tidak menjawab.
Penegakan Hukum
Sebanyak 31,8 persen menilai baik, 35,7 persen biasa saja, 23,7 persen menilai buruk, dan 8,8 persen tidak menjawab.
Pemberantasan Korupsi
Sebanyak 69,9 persen menilai baik, 13,3 persen biasa saja, 15,6 persen menilai buruk, dan 1,2 persen tidak menjawab.
—
Indikator Penilaian Kinerja Presiden
LKPI juga mengukur sejumlah indikator utama kinerja Presiden, di antaranya:
Perhatian terhadap kesulitan rakyat: 76,8% puas
Program sosial: 82,1% puas
Persatuan dan stabilitas politik: 80,2% puas
Ketersediaan sembako: 84,7% puas
Penurunan kemiskinan dan pengangguran: 60,2% dinilai berhasil
—
Kesimpulan Survei
LKPI menyimpulkan bahwa persepsi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto secara umum masih positif. Hal ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain:
Komitmen pemberantasan korupsi
Perbaikan sektor pertanian dan kesejahteraan petani
Stabilitas harga dan ketersediaan sembako
Program sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat
Stabilitas politik nasional
Meski demikian, LKPI menilai masih diperlukan peningkatan pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar tingkat kepuasan publik terus meningkat.
—
Pandangan Ekonom
Pakar ekonomi dari UIN, Dr. Surya Vandiantara, menilai hasil survei ini sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan PDB kumulatif tahun 2025 mencapai 5,11 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan sebesar 5,33 persen, yang turut mendukung tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam menjaga ketersediaan sembako.
