Coment news Garut //– Pemerintah pusat terus menggelontorkan anggaran besar untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuannya untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan mampu membangun negeri.
Namun di lapangan, niat baik tersebut diduga dinodai oleh ulah oknum. Salah satunya terjadi di SLB Puspa Mentari, Jalan Mandalawangi No. 28, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut.
Sekolah tersebut tercatat menerima pagu anggaran revitalisasi sebesar *Rp1.170.350.000* yang bersumber dari dana pemerintah pusat.
Untuk menjalankan prinsip cover both side, awak media melakukan investigasi dan konfirmasi kepada pihak terkait.
Kepala Sekolah SLB Puspa Mentari, Evi Salvizanti, http://M.Pd, merujuk awak media untuk menemui Elang, Ketua RW 01 setempat.
Kepada awak media, Elang mengaku awalnya hanya diminta menjadi pengawas pembangunan di wilayahnya.
“Awalnya saya didatangi Ibu Evi selaku kepala sekolah bersama seorang guru. Mereka meminta saya jadi pengawas karena saya ketua RW di sini,” ujar Elang, Minggu 10/8/2026.
Namun fakta di lapangan berbeda. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan, nama Elang dicantumkan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan P2SP.
“Saya kaget. Tiba-tiba diminta tanda tangan surat yang menyatakan saya ketua panitia. Padahal sebelumnya tidak pernah dirundingkan. Saya juga disuruh tanda tangan pakta integritas anti KKN,” ungkapnya.
Kejanggalan lainnya, Elang mengaku tidak mengetahui besaran anggaran secara rinci, siapa bendahara, dan siapa yang memegang dana proyek. Bahkan ia tidak pernah mengikuti Bimbingan Teknis Bimtek proyek tersebut.
“Nominalnya saya tahu dari papan informasi. Yang pegang uang siapa, bendaharanya siapa, saya tidak tahu. Yang ikut bimtek juga bukan saya,” katanya.
Elang juga menyoroti lambatnya progres. Proyek sudah berjalan lebih dari 2 bulan namun realisasinya baru sekitar 40%. Ia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembelanjaan material.
“Saya pernah komplain karena pengerjaannya lambat. Tapi tidak ada tanggapan,” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah Evi Salvizanti memberikan keterangan berbeda. Ia menyatakan pengangkatan Elang sebagai ketua panitia sudah sesuai dengan hasil perundingan awal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
*SIKAP Lembaga Swadaya Garut Bergerak
Melihat adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran revitalisasi di SLB Puspa Mentari, *Garut Bergerak Kabupaten Garut* menyatakan sikap:
1. *Mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat* segera melakukan audit investigasi terhadap penggunaan anggaran Rp1.170.350.000 di SLB Puspa Mentari Kadungora.
2. *Meminta Inspektorat Kabupaten Garut dan Aparat Penegak Hukum* untuk mengusut dugaan penyimpangan, pemalsuan SK Panitia, dan ketidaktransparanan pengelolaan dana.
3. *Mendesak Kepala Sekolah SLB Puspa Mentari* untuk segera membuka secara terbuka RAB, laporan penggunaan anggaran, dan kepanitiaan kepada publik dan orang tua siswa.
4. Mendukung dan memberikan perlindungan hukum* kepada Bapak Elang selaku Ketua RW yang merasa dirugikan dan “dijadikan kambing hitam”.
Anggaran pendidikan adalah uang rakyat. Harus 100% untuk siswa, bukan untuk kepentingan pribadi.*
*Lawan Korupsi, Kawal Pendidikan!*
**Sundabilawa**
