Pemerintah Provinsi Maluku terus menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan pemerataan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
KomenNews.id // Jakatta – Guna mewujudkan hal tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melaksanakan audiensi resmi dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) II Republik Indonesia (RI) dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (02/11/2026).
Pantauan media ini, Gubernur Maluku didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, S.I. Patta, Gubernur pun sukses mengantongi dukungan strategis dari pemerintah pusat untuk membenahi infrastruktur kesehatan secara menyeluruh di Maluku yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2027.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Gubernur memaparkan usulan prioritas agar Kemenkes RI memberikan alokasi dan dukungan pembiayaan untuk renovasi total dan besar-besaran RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027. Langkah ini diambil guna menjadikannya sebagai rumah sakit rujukan utama berstandar unggul di Provinsi Maluku.
Pemprov Maluku menilai pengembangan fasilitas kesehatan wajib dilakukan secara terpadu, tepat sasaran, dan selaras dengan karakteristik geografis kepulauan.
Pertimbangan utama pemfokusan pada RSUD dr. M. Haulussy meliputi optimalisasi jaringan pelayanan bersama RSUD dr. Ishak Umarella sebagai pilar fasilitas penyangga, efisiensi jangkauan dengan jarak tempuh antar-rumah sakit sekitar 20 menit guna menghindari duplikasi pelayanan, serta ketersediaan konsentrasi tenaga medis dan dokter spesialis yang sudah mapan. Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) akan tetap difokuskan dan diperkuat perannya dalam pelayanan kesehatan jiwa.
“Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal serta besarnya kebutuhan layanan rujukan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, kami sangat mengharapkan dukungan penuh Kementerian Kesehatan untuk memprioritaskan renovasi total RSUD dr. M. Haulussy pada tahun 2027,” tegas Gubernur.
Tidak hanya fokus pada fasilitas rujukan tingkat provinsi, Gubernur Maluku juga mengusulkan alokasi perbaikan untuk 141 unit Puskesmas terintegrasi yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku pada tahun 2027. Berdasarkan data teknis hasil koordinasi dengan Kemenkes RI, rincian perbaikan tersebut mencakup 62 unit kategori rusak ringan, 38 unit kategori rusak sedang, serta 41 unit kategori rusak berat.
Gubernur menegaskan kembali bahwa pembenahan infrastruktur dasar di tingkat kecamatan hingga pulau-pulau terluar ini sangat krusial demi menjaga konektivitas layanan kesehatan masyarakat agar tidak terkendala fasilitas yang rusak. Melalui sinergi erat bersama Kementerian Kesehatan RI, Pemprov Maluku optimistis mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan di 11 kabupaten/kota akan semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan yang representatif, modern, tangguh, adil, dan berstandar nasional.
