Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, memaparkan berbagai capaian, inovasi, serta arah kebijakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026, yang diselenggarakan secara daring bersama dewan juri nasional, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku Selasa (28/7/2026).
KomenNews.id // Ambon – Dalam paparannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Tim Penilai TPAKD Award yang telah menetapkan Provinsi Maluku sebagai salah satu nominator pada ajang penghargaan tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga menjangkau seluruh wilayah kepulauan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penilai TPAKD Award yang telah mempercayakan Provinsi Maluku menjadi salah satu nominator TPAKD Award 2026. Ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan akses keuangan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat,” ujar Wagub.
Wagub menjelaskan, kondisi perekonomian Maluku terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,56 persen yang diikuti peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi Rp33,65 juta. Di sisi lain, angka kemiskinan juga terus mengalami penurunan, didukung oleh penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang menjadi basis utama pengembangan program TPAKD.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini TPAKD telah terbentuk secara penuh di seluruh wilayah Maluku, terdiri atas satu TPAKD Provinsi dan sebelas TPAKD kabupaten/kota. Menurutnya, sinergi antarpemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah kepulauan, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu program unggulan yang dipaparkan adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Champion Program TPAKD Tahun 2025. Program tersebut berhasil melampaui target dengan realisasi penyaluran kepada 21.840 debitur UMKM senilai Rp1,02 triliun, jauh di atas target awal sebanyak 3.000 debitur.
“Ke depan kami akan terus mendorong agar penyaluran kredit lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan super mikro, sehingga semakin banyak masyarakat kecil yang memperoleh akses pembiayaan produktif dan terhindar dari praktik rentenir,” tegasnya.
Selain program KUR, TPAKD Maluku juga mencatat berbagai capaian lain sepanjang tahun 2025, di antaranya pelaksanaan kegiatan business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan ribuan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), peningkatan jumlah rekening inklusi keuangan, pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan kepesertaan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan, serta penambahan Agen Laku Pandai yang melampaui target.
Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku melanjutkan sejumlah program prioritas sekaligus menghadirkan inovasi baru melalui pengembangan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut merupakan kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga akan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi guna memberantas praktik rentenir, sebagaimana yang telah dijalankan di Kabupaten Maluku Tengah dan akan dikembangkan di Kota Tual.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” kata Vanath.
Usai penyampaian paparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pendalaman materi melalui tanya jawab antara Dewan Juri Virtual Assessment dengan Wakil Gubernur Maluku beserta Tim TPAKD Provinsi Maluku. Dalam sesi tersebut, dewan juri menggali berbagai aspek terkait efektivitas pelaksanaan program, inovasi daerah, keberlanjutan program, serta strategi Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kepulauan.
Turut mendampingi Wakil Gubernur Maluku dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala OJK Provinsi Maluku Hermawan Biladi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Head Area PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon, Asisten I Setda Provinsi Maluku, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Maluku. Sementara itu, penilaian virtual diikuti oleh Dewan Juri TPAKD Award 2026 yang terdiri atas perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Tony Blair Institute, serta kalangan akademisi.
