Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengikuti Rapat Koordinasi Virtual bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Rakor membahas percepatan dan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/8/2026).
KomenNews.id // Ambon – Rapat tersebut diikuti para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia secara daring.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan keterlibatan pemerintah daerah sangat penting. Menurutnya, MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga berdampak langsung pada capaian indikator pembangunan daerah.
Ia menyebut sejumlah indikator yang dapat terdampak positif, mulai dari penurunan stunting, kemiskinan, dan pengangguran, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi.
“Program MBG juga mendongkrak indikator kinerja pemda tanpa membebani APBD karena pendanaan murni dari APBN,” ujar Mendagri.
Mendagri juga menekankan peran strategis Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan diminta mengawasi aspek higienitas serta mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG sesuai ketentuan.
Dinas Pendidikan dapat membantu penataan penerima manfaat dan melakukan pengawasan di sekolah. Dinas Kesehatan berperan dalam pengawasan mutu makanan, sementara Dinas Pertanian dan Perikanan dapat dilibatkan untuk mendukung rantai pasok bahan pangan bergizi.
Dalam forum itu, Gubernur Hendrik menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan MBG. Ia menilai program ini sangat penting dan memberi manfaat besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan balita.
“Program makan bergizi gratis ini sangat penting dan bermanfaat bagi kami di Maluku, terutama bagi anak-anak kami, ibu hamil dan balita,” ujarnya.
Gubernur menyebut MBG sebagai salah satu intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, dan sejumlah wilayah di Maluku masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Menanggapi adanya beberapa persoalan dalam pelaksanaan MBG di lapangan, Gubernur meminta agar hal itu tidak mengurangi semangat dan kepercayaan terhadap program nasional tersebut.
“Kalau memang ada satu atau dua kasus yang terjadi, itu ibarat satu keranjang tomat yang pasti ada satu atau dua tomat yang busuk. Tetapi yang banyak dalam keranjang itu adalah tomat-tomat yang baik,” katanya.
Rapat ini beriringan dengan penandatanganan kerja sama antara BGN dan Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait pemanfaatan data biometrik. Kerja sama itu bertujuan memastikan validitas sasaran penerima manfaat secara _by name by address_.
Pada kesempatan yang sama, BGN juga memperkenalkan Portal “Radar MBG”. Melalui portal ini, masyarakat dan orang tua dapat ikut memantau menu harian yang disalurkan di setiap satuan pelayanan MBG sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik.
