Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi mengambil langkah akseleratif dalam menggarap potensi besar ekonomi dan keuangan syariah berbasis kepulauan.
KomenNews.id // Jakarta – Mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, S.I. Patta, menghadiri Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah yang digelar di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Forum tingkat nasional ini menjadi momentum bersejarah dengan ditetapkannya Maluku secara resmi sebagai provinsi ke-34 di Indonesia yang membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Langkah ini sekaligus memperkuat jaringan penguatan ekonomi syariah nasional bersama berbagai daerah lainnya di Indonesia, seperti Provinsi Banten dan Jawa Timur yang juga terus mengoptimalkan peran kelembagaan KDEKS di daerah masing-masing.
Langkah pembentukan dan operasionalisasi KDEKS Provinsi Maluku memiliki landasan hukum yang kokoh melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1651 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Instrumen Strategis: Akses Pembiayaan dan Daya Saing Ekonomi Kepulauan
Kehadiran KDEKS Maluku bukan sekadar pemenuhan struktur organisasi formal, melainkan sebuah terobosan instrumen ekonomi daerah untuk membuka keran investasi dan daya saing kawasan kepulauan:
- Akses Pembiayaan Syariah Inklusif
KDEKS menjadi jembatan utama untuk membuka akses permodalan syariah yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi para pelaku usaha, nelayan, serta UMKM lokal di seluruh wilayah Kepulauan Maluku.
- Hilirisasi & Sertifikasi Halal Produk Unggulan
Mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil laut, rempah-rempah, hingga ekonomi kreatif lokal melalui sertifikasi halal dan standardisasi agar mampu menembus pasar nasional maupun internasional.
- Akselerasi Ekosistem Digital Daerah
Mendorong digitalisasi rantai pasok dan sistem pembayaran syariah guna efisiensi transaksi ekonomi antar-pulau.
Sinergi kebijakan ini diselaraskan langsung dalam perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada 14–18 Oktober 2026 di JICC, Senayan.
Sesi diskusi forum menghadirkan pandangan dan arahan teknis dari jajaran pejabat pimpinan tinggi negara, antara lain Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro, serta Wakil Presiden Ke-13 RI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin.
Tinjau Booth Pameran: Pesona Tenun Ikat Mawar Ikra Pukau Pengunjung ISEF 2026
Usai mengikuti rangkaian forum diskusi kebijakan, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku S.I. Patta melakukan kunjungan lapangan (booth visit) ke area pameran produk unggulan daerah. Dalam kesempatan tersebut, S.I. Patta meninjau stand booth UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku.
Salah satu karya unggulan yang ditonjolkan dan menyedot perhatian utama para pengunjung pameran adalah Tenun Ikat Mawar Ikra KPW BI Provinsi Maluku. Produk wastra khas Maluku ini berhasil memikat antusiasme pengunjung karena memadukan kekayaan motif tradisional yang otentik dengan sentuhan estetika modern yang bernilai ekonomi tinggi.
“Dengan resminya Maluku sebagai provinsi ke-34 pembentuk KDEKS serta hadirnya produk-produk unggulan seperti Tenun Ikat Mawar Ikra di ajang internasional seperti ISEF ke-13 ini, kita membuktikan bahwa potensi ekonomi syariah dan UMKM Maluku sangat besar dan berdaya saing tinggi. Pemprov Maluku berkomitmen untuk terus mengawal sinergi ini agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar S.I. Patta di sela-sela kunjungannya.
Melalui integrasi kebijakan KDEKS dan promosi aktif produk unggulan daerah di ISEF 2026, Pemerintah Provinsi Maluku optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
