Peta perpolitikan nasional kembali menghangat menyusul dinamika pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Merespons situasi tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Maluku secara resmi menyampaikan pandangan dan sikap politiknya di Ambon, Minggu (15/11/2026).
KomenNews.id // Ambon – Dalam pernyataan sikap yang disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, jajaran pengurus dan keluarga besar partai di Maluku menyoroti pentingnya stabilitas kepemimpinan nasional untuk menyokong jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hak Prerogatif Presiden dan Pertimbangan Strategis
Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa penentuan figur calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia. Kendati demikian, sebagai bagian dari kader partai di daerah, DPD Gerindra Maluku merasa perlu memberikan masukan strategis demi kelangsungan pemerintahan yang efektif dan harmonis.
“Kami mengusulkan kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, dan juga kepada Ketua DPP Partai Gerindra, bahwa sesungguhnya adalah hak prerogatif Bapak Presiden untuk memilih calon wakil presiden,” tegas Lewerissa dalam pernyataannya.
Menakar Rekam Jejak Sufmi Dasco Ahmad
Sebagai bentuk aspirasi konkret, keluarga besar Partai Gerindra Maluku secara khusus mengusulkan nama Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, untuk dipertimbangkan menduduki kursi Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo.
DPD Gerindra Maluku menilai Sufmi Dasco sebagai figur yang memenuhi kriteria paripurna untuk posisi tersebut, dengan pertimbangan utama:
- Kematangan dan Kelayakan: Dipandang sangat pantas, layak, serta patut mengemban amanah kenegaraannya.
- Kapasitas Kepemimpinan: Memiliki pengalaman luas serta kemampuan komunikasi politik yang sangat handal di kancah nasional.
- Kesinambungan Pemerintahan: Dinilai figur yang mampu mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan baik hingga akhir masa jabatan.
Usulan dari ujung timur Indonesia ini sekaligus menandai gelombang awal aspirasi kader daerah dalam menyikapi kekosongan posisi wakil presiden, seraya menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif.
