Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (HL), bersama Kementerian ESDM menunjukkan komitmen nyata dalam mengakselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kilang Pencairan Gas Alam Beserta Fasilitas Pendukung Proyek Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Langkah tegas ini dipimpin langsung untuk memastikan proyek raksasa sektor migas tersebut berjalan lancar sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat lokal.
KomenNews.id // Jakarta – Komitmen tersebut dikukuhkan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Blok Masela yang dipimpin oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Gubernur menegaskan instruksi keras dan terarah kepada pihak Inpex dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk segera merealisasikan pembayaran hak-hak masyarakat tanpa penundaan lebih lanjut.
“Kami mendesak Inpex dan KJPP untuk bergerak cepat dan bertanggung jawab penuh. Berdasarkan data dan hasil verifikasi yang telah ditetapkan, pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak harus segera direalisasikan secara transparan dan tepat sasaran demi keadilan serta kelancaran investasi di Maluku,” tegas Gubernur.
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) PDSK Sadali Ie, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku—termasuk Pangdam dan Irdam Kodam XVI/Pattimura, Kapolda, Danlantamal IX—perwakilan SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama Inpex, serta unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Senada dengan Gubernur, Sekda Maluku, Sadali Ie, menjelaskan bahwa fokus utama dari rapat koordinasi ini adalah mempercepat penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan proyek nasional tersebut. Berdasarkan hasil penilaian KJPP, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa telah menetapkan keputusan resmi terkait besaran nilai kompensasi serta daftar masyarakat yang berhak menerima.
Poin Strategis Keputusan PDSK Blok Masela
- Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi: Gubernur Maluku menekan pihak Inpex dan KJPP agar segera mengeksekusi pembayaran kepada warga yang berhak sesuai data dan hasil verifikasi yang telah disahkan.
- Bantuan Biaya Hidup: Selain ganti rugi lahan, masyarakat terdampak juga akan menerima alokasi bantuan biaya hidup selama satu tahun penuh.
- Relokasi Enam Unit Rumah: Pemerintah menyiapkan solusi pergantian lokasi dan hunian yang layak bagi enam rumah warga yang berada di area luasan Blok Masela.
- Bantuan Tanam Tumbuh dan Peralatan Hidup: Warga juga akan menerima penggantian biaya tanam tumbuh serta bantuan peralatan untuk keberlanjutan hidup yang nilainya segera ditetapkan resmi menunggu rekomendasi akhir dari SKK Migas.
Kehadiran lengkap jajaran penegak hukum dan aparat keamanan, baik dari tingkat daerah hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menjadi jaminan bahwa proses eksekusi di lapangan akan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Dengan ketegasan Gubernur Maluku yang mendesak Inpex dan KJPP untuk segera menuntaskan kewajiban pembayaran, pemerintah berharap hak-hak masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat segera diterima. Langkah taktis ini tidak hanya menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan warga lokal, tetapi juga pilar penting dalam mengawal kesuksesan proyek strategis demi kedaulatan energi Indonesia.
