Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan desa hingga ke tingkat Ohoi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara saat membuka kegiatan Training of Trainers (TOT) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Ohoi yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Malra, Langgur, Senin (5/10/2026).
KomenNews.id //Langgur, Maluku Tenggara – Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa di tingkat Ohoi tidak boleh sekadar dipandang sebagai proses administratif rutin untuk membelanjakan anggaran.
“Pengadaan adalah instrumen tata kelola pemerintahan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dana Ohoi adalah uang rakyat, setiap rupiah harus dapat dijelaskan, dibuktikan, dan dirasakan manfaatnya,” tegas Bupati di hadapan para peserta.
Untuk menunjang tata kelola yang bersih dan tepat sasaran, Bupati garis bawahi tiga prinsip utama yang wajib dipatuhi seluruh aparatur:
-
Kepatuhan: Seluruh proses pengadaan wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan dokumentasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
-
Efisiensi dan Efektivitas (Value for Money): Barang dan jasa yang dibeli harus memiliki kualitas yang tepat, harga yang sesuai, serta sasaran yang pas dengan kebutuhan masyarakat.
-
Transparansi dan Akuntabilitas: Keterbatasan kapasitas administrasi tidak boleh dijadikan alasan atas munculnya pemborosan, kesalahan, maupun penyimpangan dana Ohoi.
Melalui pelatihan TOT ini, Bupati berharap para peserta tidak hanya menyerap materi untuk diri sendiri, melainkan bertransformasi menjadi trainer yang mampu mentransfer pengetahuan kepada seluruh aparatur Ohoi secara praktis dan terstandar.
“Kepada para peserta, pahami aturan, kuasai proses, tertibkan administrasi, dan jangan takut bertanya sebelum mengambil keputusan. Kita harus membangun sistem, bukan hanya mengandalkan individu,” tambahnya.
Kegiatan pelatihan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran narasumber, serta para peserta TOT yang siap mengawal transparansi pengadaan di Maluku Tenggara.
