Komennews.id || Garut — Peta konsolidasi internal Partai Demokrat Kabupaten Garut menjelang Pemilu 2029 mulai mengerucut. H. Aman Nurjaman dikabarkan memperoleh dukungan dari 42 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) untuk kembali menduduki kursi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut.
Dukungan tersebut menjadi kekuatan politik dalam proses pencalonan. Namun, di balik besarnya dukungan itu, ada persoalan yang jauh lebih penting dan tidak boleh dikubur oleh euforia konsolidasi, yakni evaluasi kepemimpinan Demokrat Garut setelah kehilangan satu kursi legislatif pada Pemilu 2024.
Hilangnya satu kursi bukan persoalan kecil. Itu merupakan catatan elektoral yang harus dijelaskan secara terbuka. Jika partai ingin kembali membangun kekuatan menuju 2029, maka kegagalan mempertahankan perolehan kursi pada pemilu sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar catatan yang dilupakan setelah pergantian periode kepengurusan.
Sebagai Ketua DPC, H. Aman Nurjaman patut dimintai penjelasan mengenai pertanggungjawaban organisatoris atas capaian politik partai selama masa kepemimpinannya. Memang, penurunan suara tidak otomatis menjadi tanggung jawab satu orang. Namun, pimpinan partai tidak bisa hanya menikmati dukungan ketika proses pencalonan, sementara hasil politik organisasi tidak pernah dibicarakan secara terbuka.
Menariknya, salah seorang pengurus Demokrat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dukungannya kepada Aman Nurjaman diberikan salah satunya karena belum terlihat kandidat lain yang maju dalam pencalonan.
“Ya, saya memberikan dukungan karena saya menganggap tidak ada lagi nama yang maju. Kalau ada nama lain yang visinya lebih baik demi kebaikan partai, ya ada kemungkinan dukungan juga akan terbagi,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai kualitas kompetisi internal Demokrat Garut. Apakah dukungan 42 DPAC lahir dari kepuasan terhadap kinerja kepemimpinan, atau justru karena belum muncul alternatif kepemimpinan yang menawarkan visi pembaruan?
Demokrasi organisasi seharusnya tidak sekadar menghitung berapa banyak dukungan yang terkumpul. Partai juga harus memberikan ruang bagi kritik, perbedaan pandangan, dan munculnya kader alternatif yang memiliki gagasan untuk memperbaiki keadaan.
Pengurus tersebut juga mengakui bahwa Pemilu 2024 menjadi catatan buruk bagi perolehan suara Demokrat Garut karena mengalami penurunan signifikan hingga berdampak pada berkurangnya kursi legislatif.
“Harapan kami melalui konsolidasi hari ini adalah meraih suara sebanyak-banyaknya di tahun 2029. Jujur memang di tahun 2024 kami mengalami penurunan raihan suara yang sangat signifikan sehingga perolehan kursi menjadi sedikit. Ini juga harus dievaluasi oleh pimpinan Partai Demokrat dari daerah sampai ke pusat,” ujarnya.
Pengakuan ini semestinya menjadi alarm bagi seluruh jajaran Demokrat Garut. Jangan hanya berbicara tentang target kemenangan 2029 tanpa terlebih dahulu membedah penyebab kemunduran pada 2024.
Berapa perolehan suara pada Pemilu 2019 dan 2024? Di daerah pemilihan mana suara mengalami penurunan? Bagaimana strategi pemenangan dijalankan? Sejauh mana peran pengurus DPC, DPAC, hingga ranting? Dan siapa yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas hilangnya satu kursi tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab dengan data, bukan dengan klaim soliditas organisasi. Sebab, keberhasilan kepemimpinan partai tidak cukup diukur dari kemampuan mengamankan dukungan internal, tetapi juga perlu dilihat dari capaian elektoral dan kualitas kerja organisasi di tengah masyarakat.
Persoalan lain yang turut mencuat adalah transparansi pengelolaan organisasi dan bantuan keuangan partai politik. Pengurus tersebut berharap pimpinan Demokrat Garut lebih memperhatikan kader di tingkat bawah serta terbuka mengenai penggunaan anggaran partai.
“Intinya saya berharap ke depannya pimpinan partai di Garut lebih memperhatikan kami dan kader yang berada di tingkat bawah, lebih transparan dan akuntabel dalam mengurus roda partai. Minimal tahu bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah dipakai untuk apa saja? Hanya itu harapan saya, biar Partai Demokrat lebih maju,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal semata. Bantuan keuangan partai yang bersumber dari APBD merupakan uang publik. Penggunaannya harus mengikuti ketentuan, dilengkapi pertanggungjawaban, dan dapat diawasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai kader hanya diposisikan sebagai mesin pengumpul suara ketika pemilu tiba, tetapi tidak mendapatkan perhatian dalam pembinaan, penguatan struktur, maupun akses informasi mengenai pengelolaan organisasi.
Dengan dukungan 42 DPAC, Aman Nurjaman memiliki modal dukungan yang patut diperhitungkan. Namun, DPP Partai Demokrat seharusnya tidak hanya melihat banyaknya dukungan sebagai ukuran utama. Rekam jejak, kapasitas, integritas, capaian kepemimpinan, serta kemampuan menjawab persoalan elektoral harus menjadi bagian dari pertimbangan.
Demokrat Garut membutuhkan konsolidasi yang benar-benar menghasilkan pembenahan, bukan sekadar pengukuhan kekuatan politik. Jika ingin merebut kembali kepercayaan masyarakat pada 2029, maka evaluasi harus dimulai dari keberanian mengakui persoalan yang terjadi pada 2024.
Jangan sampai 42 DPAC menjadi angka yang dibanggakan, sementara satu kursi yang hilang justru tidak pernah dipertanggungjawabkan secara organisatoris. Sebab, dukungan kader bisa mengantarkan seseorang kembali ke kursi ketua, tetapi keberhasilan kepemimpinan harus dibuktikan melalui kerja, transparansi, dan hasil politik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada kader serta masyarakat.
Catatan redaksi: Perbandingan perolehan kursi dan suara Pemilu 2019–2024 perlu dilengkapi data resmi KPU agar evaluasi kepemimpinan memiliki dasar faktual yang kuat.













