Muncul dugaan baru terkait praktik pungutan liar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, yang diungkapkan oleh sejumlah kepala sekolah SD.
KomenNews.id // Bandar Lampung – Para narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan ini mengaku, setiap kali pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mereka diwajibkan menyerahkan setoran senilai Rp5 hingga Rp10 juta per sekolah.
“Setiap kali dana BOS SD cair, kami seakan‑akan wajib menyiapkan setoran. Besarannya berkisar Rp5 sampai Rp10 juta per sekolah,” ungkap salah satu kepala sekolah SD Kota Bandar Lampung, yang enggan disebutkan namanya, pada Senin (16/11/2026).
Narasumber menjelaskan, apabila menolak untuk menyetorkan uang tersebut, dikhawatirkan akan berdampak pada kelanjutan jabatan mereka. Sayangnya, setoran ini dilakukan tanpa disertai bukti kuitansi, sehingga menyulitkan pihak terkait untuk mendapatkan barang bukti secara langsung. Meski begitu, Tim Media PWDPI telah menyimpan barang bukti berupa rekaman dari sejumlah kepala sekolah.
“Pencairan dana BOS tersebut dilakukan beberapa kali dalam satu tahun anggaran. Jika dihitung dengan jumlah 167 sekolah dasar yang ada di Kota Bandar Lampung, dengan asumsi nominal setoran rata‑rata Rp5 juta per sekolah, maka nilai dugaan pungutan dalam satu kali putaran pencairan saja sudah mencapai lebih dari Rp835 juta,”ungkap narasumber.
Terpisah, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, S.T., M.Si., hingga saat ini belum berhasil, karena pejabat tersebut tidak berada di tempat ketika tim redaksi datang untuk meminta klarifikasi.
Hal yang sama, Kabid Dikdas juga saat dikonfirmasi melalui via WA meski aktif tidak memberikan jawaban.
Dugaan ini semakin memperkuat pandangan banyak pihak bahwa praktik pungli di lingkungan Disdikbud Kota Bandar Lampung diduga berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif.
Dana yang seharusnya murni diperuntukkan untuk kebutuhan operasional, sarana prasarana, serta kepentingan peserta didik, diduga ikut tersedot untuk memenuhi permintaan pihak‑pihak tertentu.
Masyarakat dan para tenaga pendidik mendesak aparat pengawas serta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan penyelidikan mendalam, memverifikasi seluruh aliran dana BOS, dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti terlibat, mengingat para oknum pejabat di Kota Bandar Lampung sulit sekali tersentuh hukum.
Tim Media PWDPI akan terus memantau perkembangan kasus ini.(Tim Media PWDPI).













