Wagub Maluku Abdullah Vanath Bongkar Sisi Gelap UHC: Kebijakan Pusat “Salah Sasaran” hingga Tekanan Berat Kepala Daerah di Wilayah 3T

banner 468x60

Pelaksanaan program “Universal Health Coverage” (UHC) di daerah kepulauan dan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih menyisakan persoalan pelik.

 

banner 336x280

 

KomenNews.id // Jakarta – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membeberkan berbagai tantangan krusial tersebut dalam acara Technical Forum Indonesia Universal Health Coverage (UHC) Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemkes RI) bekerja sama dengan World Health Organization  (WHO) di JS Luwansa Hotel dan Convention Center, Jakarta.

 

Dalam pemaparannya, Wagub Maluku secara tegas menyoroti bahwa teori standar pelayanan kesehatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menuju rujukan tidak bisa disamakan begitu saja untuk wilayah kepulauan. Menurutnya, layanan kesehatan yang prima harus didukung oleh ekosistem yang utuh, mulai dari ketersediaan infrastruktur jalan, sungai, hingga konektivitas transportasi antarwilayah.

 

Lonjakan Kesadaran Kesehatan dan Apresiasi terhadap BPJS

 

Di tengah berbagai tantangan geografis, Abdullah Vanath mengapresiasi program pemerintah melalui BPJS Kesehatan yang dinilai sangat membantu masyarakat luas. Menurutnya, peningkatan jumlah kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan belakangan ini bukan semata-mata karena eskalasi penyakit, melainkan indikator tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

 

 

“Ternyata memang sakit itu mahal, sangat mahal. Dan banyak kasus di lapangan yang tadinya membuat warga bingung bagaimana membiayai pengobatan pribadi, alhamdulillah bisa dicover oleh BPJS Kesehatan,” beber Wagub.

 

Kendati demikian, dalam dua tahun terakhir, ia mengakui pemerintah daerah mengalami tekanan anggaran yang semakin berat akibat adanya efisiensi serta kewajiban menanggung fasilitas pendukung di luar tanggungan BPJS di tengah perubahan kebijakan yang ditarik ke pusat.

 

Aksi Tegas Wagub Maluku Ambil Alih Krisis Komunikasi Media

 

Wagub Maluku juga menceritakan pengalaman ketika RSUD di daerahnya sempat menjadi sorotan tajam media akibat keterbatasan anggaran penanganan rujukan. Melihat Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD kewalahan secara psikologis menghadapi sorotan publik, ia memilih untuk mengambil alih kendali komunikasi secara langsung.

 

“Kalian tidak bisa berhadapan dengan pemberitaan media. Saya tidak mau kalian habis tenaga dan konsentrasi. Hari Senin, tunggu saya naik ke RSUD, kita bawa wartawan dan saya yang jelaskan,” tegasnya, menunjukkan komitmen kepemimpinan dalam melindungi jajarannya dari tekanan publik.

 

 

Solusi Transportasi Laut Adaptif ala Thailand

 

Terkait mobilitas pasien di wilayah kepulauan, Vanath mengkritisi pengadaan fasilitas transportasi dari pusat yang kerap tidak sesuai dengan realitas lapangan. Bantuan speedboat berteknologi tinggi sering kali mangkrak dan menjadi “besi tua” dalam kurun waktu satu hingga dua tahun karena terkendala pasokan bahan bakar dan suku cadang di pulau-pulau kecil.

 

Ia menyarankan agar Indonesia tidak malu mengadopsi model transportasi laut seperti di Thailand—yakni perahu berukuran besar dengan mesin sederhana yang mudah dirawat dan mampu mendarat di berbagai kondisi pantai tanpa harus bergantung pada infrastruktur pelabuhan yang megah.

 

Desakan Evaluasi Kebijakan Pusat yang Berbasis Kontinental

 

Menutup paparannya di hadapan para pemangku kepentingan nasional, Abdullah Vanath menitipkan pesan krusial agar perumusan kebijakan kesehatan tidak disamakan antara wilayah kontinental seperti Pulau Jawa dengan karakteristik geografis kepulauan.

 

  • Kesesuaian Karakteristik Wilayah:  Program dan kebijakan pusat harus dirancang berbasis kebutuhan riil di daerah, bukan sekadar meniru wilayah daratan luas yang berpotensi menjadi pemborosan anggaran.

 

  • Tekanan Psikologis Kepala Daerah:  Ia menyampaikan bahwa para kepala daerah saat ini kerap menghadapi tekanan sosial dan beban moral akibat dinamika perubahan kebijakan serta penarikan program ke pusat.

 

Forum UHC 2026 ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan Indonesia UHC Way Forward yang lebih akomodatif, berkeadilan, serta berpihak pada tantangan nyata di daerah 3T dan kepulauan.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *