Di balik pekatnya asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang mengepung pemukiman warga, tersirat duka mendalam bagi masyarakat kecil. Anak-anak terserang ISPA, lahan mata pencaharian musnah, dan ruang gerak ekonomi lokal mendadak mati. Namun, investigasi di lapangan menunjukkan fakta miris: bencana ini tak sepenuhnya murni karena cuaca ekstrem, melainkan ulah sengaja pihak-pihak serakah yang bermain di balik layar.
KomenNews id // Jakarta – Dikonfirmasi media ini, Senin (31/8/2026), Pakar Hukum sekaligus Kepala Program Studi Ilmu Hukum FH Universitas Kristen Satya Wacana (2025-2027), Theofransus Litaay, SH, LLM, Ph.D, menegaskan bahwa indikasi kuat Karhutla sengaja diseting demi kepentingan ekonomi kelompok tertentu harus dihentikan secara total. Praktik pembakaran lahan secara ilegal ini dinilai sangat merugikan rakyat dan membebankan keuangan negara.
“Negara tidak boleh kalah oleh permainan oknum-oknum yang memperkaya diri dengan mengorbankan paru-paru masyarakat. Ini menyangkut nasib rakyat kecil yang hidupnya makin terhimpit akibat dampak asap,” tegas Theofransus Litaay.
Sorotan Utama:
- Tindakan Tegas TNI-Polri: Penegak hukum (TNI dan Polri) didesak untuk mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku maupun penyokong dana di belakang aksi pembakaran lahan ini.
- Penyelamatan Anggaran APBN: Anggaran penanganan bencana akibat Karhutla yang bengkak hendaknya tidak terus-menerus terbuang untuk ulah oknum tidak bertanggung jawab.
- Fokus Program Prioritas Presiden Prabowo: APBN saat ini difokuskan secara masif oleh Presiden Prabowo Subianto untuk program-program prioritas langsung yang menyasar kesejahteraan rakyat kecil, seperti ketahanan pangan, sekolah gratis, dan penanganan kemiskinan.
“Uang negara diprioritaskan Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat kecil, bukan habis dipakai menanggulangi dampak ulah segelintir orang serakah yang sengaja membakar hutan,” tambah Theofransus.
Dengan dorongan kuat dari akademisi dan aksi cepat dari TNI-Polri di lapangan, diharapkan rantai kejahatan lingkungan ini bisa diputus, sehingga anggaran negara benar-benar terserap optimal untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
