JAKARTA – Ketua Umum Petisi Brawijaya Nasional (PBN), Haposan Situmorang, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait perkembangan situasi politik, hukum, ekonomi, dan sosial yang dinilainya membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Dalam surat terbuka tertanggal 10 November 2026 tersebut, Haposan mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan pemberlakuan keadaan darurat sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Menurut Haposan, sejumlah persoalan nasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik, konflik sosial, hingga gangguan terhadap stabilitas pemerintahan apabila tidak segera diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
Ada enam persoalan utama yang menjadi dasar pertimbangannya.
Pertama, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Haposan menilai dugaan tersebut harus diusut secara menyeluruh, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, motif, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
Ia bahkan menilai, apabila dugaan tersebut terbukti sebagai tindakan terorganisasi untuk melemahkan kewenangan Presiden, persoalan itu dapat dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap keselamatan negara dan pemerintahan.
Kedua, persoalan hukum terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Haposan menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 yang, menurut uraian dalam suratnya, memuat pertimbangan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Ketiga, putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. PBN meminta agar putusan tersebut dihormati dan dilaksanakan sesuai amar serta ruang lingkup akibat hukumnya.
Haposan berpandangan, kedua putusan lembaga peradilan tersebut perlu mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari institusi yang berwenang karena menyangkut persoalan persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Keempat, kondisi perekonomian nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat. Tekanan daya beli, persoalan lapangan pekerjaan, dan ketidakpastian dunia usaha disebut menjadi faktor yang dapat meningkatkan keresahan sosial.
Kelima, meningkatnya gejolak sosial, demonstrasi, konflik kepentingan, dan ketegangan antarkelompok masyarakat di berbagai daerah. Haposan mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang mengancam persatuan bangsa.
Keenam, dinamika politik terkait desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, perbedaan sikap antara kelompok yang mendukung dan menolak pemakzulan berpotensi meningkatkan ketegangan apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Usulkan Pilpres Lebih Awal Maksimal Enam Bulan
Selain mengusulkan pertimbangan pemberlakuan keadaan darurat sipil, Haposan juga menawarkan alternatif penyelesaian politik melalui pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih awal dengan target waktu paling lama enam bulan.
Menurutnya, usulan tersebut dimaksudkan sebagai jalan keluar atas persoalan legitimasi, ketidakpastian politik, dan potensi konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ketatanegaraan harus tetap berlandaskan konstitusi dan tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi serta kedaulatan rakyat.
Terkait usulan keadaan darurat sipil, Haposan juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, batas waktu, mekanisme pengawasan, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.
“Keadaan darurat sipil tidak boleh menjadi instrumen untuk membatasi kritik masyarakat, menghambat proses hukum, atau mempertahankan kekuasaan,” demikian salah satu penegasan dalam surat terbuka tersebut.
Negara Hukum Harus Menjadi Panglima
Menutup suratnya, Haposan meminta Presiden Prabowo tidak memandang berbagai persoalan nasional tersebut sebagai dinamika politik biasa.
Menurutnya, keselamatan negara, keberlangsungan pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara harus menjadi prioritas utama.
PBN berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang sah, terbuka, demokratis, dan berlandaskan hukum.
“Negara harus diselamatkan, demokrasi harus dijaga, dan kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara jujur, adil, dan terbuka,” demikian penegasan Haposan dalam surat terbukanya.
Surat tersebut ditandatangani Haposan Situmorang selaku Ketua Umum Petisi Brawijaya Nasional di Jakarta, 10 November 2026.
