Rusun Negara Diduga Jadi Sarang WNA Ilegal, PPKK Ditodong Bertanggung Jawab

banner 468x60

WNA Nigeria Diduga Bebas Bermukim di Rusun Tahap III Kebon Kosong. Pengelola Diduga Lalai Lapor, Aset Negara Diduga Bocor

 

banner 336x280

Rusun yang seharusnya jadi rumah rakyat, kini diduga berubah fungsi jadi tempat persembunyian Warga Negara Asing.

 

 

KomenNews.id // Jakarta – Dugaan pelanggaran izin tinggal WNA asal Nigeria di Rusun Tahap III Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, kini menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya soal WNA-nya, tapi soal siapa yang membiarkan mereka bisa tinggal nyaman di atas aset negara.

 

DPN Peduli Nusantara Tunggal Jakarta, lembaga yang konsen di bidang advokasi kebijakan publik, angkat bicara. Menurut mereka, kasus ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. Ini soal lemahnya pengawasan keimigrasian dan bobroknya tata kelola aset negara oleh Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK).

 

Advokat Arthur Noija, SH, membedah kasus ini dari empat pisau analisis: Hukum Keimigrasian, KUHP 2023, Hukum Tata Negara, hingga Filsafat Hukum Thomas Aquinas. Hasilnya: PPKK tidak bisa cuci tangan.

 

PENGELOLA WAJIB LAPOR, KALAU LALAI BISA DIPIDANA

 

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta pembaruannya UU No. 63 Tahun 2024, tanggung jawab atas keberadaan WNA tidak hanya ada di pundak WNA itu sendiri. Pengelola hunian ikut bertanggung jawab.

 

Pasal 72 ayat (2) menegaskan, setiap pemilik atau pengurus tempat penginapan atau hunian, termasuk pengelola rusun/apartemen, wajib memberikan data dan melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal di tempatnya kepada pejabat imigrasi melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

 

“Kalau lalai, ancamannya jelas,” tegas Arthur, Jumat (20/11/2026), di Jakarta.

 

Pasal 117 menyebutkan, pengurus atau pengelola tempat tinggal yang tidak memenuhio kewajiban melaporkan atau menolak memberikan data orang asing setelah diminta pejabat imigrasi, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000.

 

Belum lagi soal penjamin. Pasal 63 mewajibkan penjamin untuk bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan WNA tersebut, termasuk melaporkan perubahan alamat.

 

“Jadi jangan bilang PPKK hanya urus gedung. Kalau ada WNA tinggal di sana dan tidak dilaporkan, itu sudah masuk wilayah pidana,” tegas Arthur Noija.

 

SUDAH PERNAH DITINDAK, KOK MASIH BISA LOLOS?

 

Yang membuat publik semakin curiga, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat tercatat pernah menindak WNA Nigeria di beberapa apartemen kawasan Kemayoran pada akhir 2025 hingga awal 2026.

 

Faktanya, penindakan sudah pernah dilakukan. Tapi kenapa di Rusun Tahap III Kebon Kosong, WNA masih diduga bisa bermukim?

 

“Ini menunjukkan ada celah besar dalam fungsi pengawasan lapangan TIMPORA. Pengawasan seperti jalan di tempat,” ujar Arthur.

 

Pertanyaan paling menohok pun muncul: Siapa yang memberi akses? Siapa yang menerima sewa? Dan kemana uangnya mengalir?

 

KUHP BARU: WNA TUNDUK HUKUM INDONESIA, OKNUM BISA KENA PIDANA JABATAN

 

Berlakunya KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) pada tahun 2026 membawa penyesuaian terhadap delik-delik keimigrasian dan pertanggungjawaban pejabat publik.

 

Pasal 4 KUHP 2023, Asas Teritorial, menegaskan ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, termasuk WNA, yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

 

Beberapa ketentuan pidana berat dari UU Keimigrasian juga telah diintegrasikan ke dalam KUHP baru, seperti tindak pidana pemalsuan paspor atau dokumen perjalanan yang diatur dalam Pasal 398 KUHP.

 

Yang paling keras, Arthur mengingatkan soal pembiaran.

 

Apabila ditemukan unsur kesengajaan, persekongkolan, atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum pengelola aset negara maupun aparat untuk melindungi WNA ilegal demi keuntungan tertentu, hal tersebut dapat masuk ke ranah tindak pidana jabatan atau penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana.

 

“Kalau pembiaran itu disengaja dan ada keuntungan di baliknya, itu bukan lagi kelalaian administrasi. Itu sudah pidana jabatan,” katanya.

 

PPKK ADALAH BLU KEMENSETNEG, BUKAN LEMBAGA KEBAL HUKUM

 

PPKK adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas mengelola barang milik negara (aset publik) di kawasan Kemayoran.

 

Sebagai badan publik, PPKK wajib menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 

Mengelola rusun negara namun membiarkan unit-unitnya ditempati WNA tanpa kejelasan status legalitas penyewaan, adalah bentuk maladministrasi dan kelalaian pengawasan aset negara.

 

Rusun Tahap III Kebon Kosong dibangun untuk kepentingan publik dan masyarakat yang berhak. Bukan untuk disewakan secara gelap kepada WNA yang status izin tinggalnya diduga bermasalah.

 

Jika PPKK tidak transparan mengenai mekanisme sewa-menyewa hingga WNA bisa bermukim di sana, PPKK dapat dimintai pertanggungjawaban hukum administrasi maupun audit oleh lembaga pengawas negara, seperti BPK atau Ombudsman.

 

THOMAS AQUINAS: NEGARA YANG JADI BEKUP PELANGGAR, KEHILANGAN LEGITIMASI MORAL

 

Dari sisi filsafat hukum, Arthur mengutip teori hukum kodrat (Lex Naturalis) Thomas Aquinas.

 

Menurut Aquinas, hukum manusia (Lex Humana) yang sah haruslah berpijak pada akal budi dan bertujuan semata-mata untuk kebaikan bersama (_bonum commune_).

 

Jika penguasa atau lembaga negara membuat aturan atau menjalankan pengelolaan yang menyimpang dari _bonum commune_ dan justru menguntungkan segelintir pihak, seperti membiarkan pelanggaran hukum oleh WNA demi keuntungan sewa atau pembiaran, maka tindakan tersebut kehilangan sifat hukumnya dan berubah menjadi bentuk ketidakadilan (_corruptio legis_).

 

Negara, dalam hal ini PPKK dan Imigrasi, hadir untuk menciptakan ketertiban dan keadilan distributif bagi masyarakat lokal.

 

“Ketika institusi publik terkesan menjadi pelindung atau bekup bagi pelanggar hukum di atas aset negara, institusi tersebut sedang mengkhianati mandat rasional dan moralnya kepada rakyat,” tegas Arthur.

 

TUNTUTAN: AUDIT TOTAL, BUKA DATA SEWA!

 

DPN Peduli Nusantara Tunggal mendesak:

 

1. Kemensetneg dan PPKK melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Rusun Tahap III Kebon Kosong.

2. PPKK membuka secara transparan mekanisme sewa-menyewa: siapa penyewa, atas dasar apa, dan apakah sudah dilaporkan ke APOA Imigrasi.

3. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan TIMPORA melakukan operasi gabungan di Rusun Tahap III, bukan hanya di apartemen komersial.

4. BPK dan Ombudsman memeriksa tata kelola aset dan mekanisme sewa di PPKK.

 

Hingga berita ini diturunkan, redaksi KomenNews masih menunggu klarifikasi resmi dari PPKK Kemayoran dan Kementerian Sekretariat Negara selaku kementerian yang menaungi PPKK.

 

Redaksi memberi ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *