Komennews.id || Garut, 3 September 2026 — Persoalan perubahan data desil di Kabupaten Garut kembali menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Garut.
GMNI Garut menilai terdapat persoalan serius ketika perubahan status desil masyarakat tidak berjalan beriringan dengan kondisi kesejahteraan yang dirasakan secara nyata. Di tengah masyarakat, masih banyak warga yang menghadapi keterbatasan ekonomi, namun pada saat yang sama status desil mereka justru mengalami kenaikan.
Situasi tersebut kemudian menimbulkan keluhan karena kenaikan desil dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial. Warga yang sebelumnya memperoleh bansos mengaku mengalami penghentian bantuan setelah terjadi perubahan pada data mereka.
Bendahara DPC GMNI Garut, Haerul Bahri, S.Bns., mempertanyakan cara pemerintah membaca kondisi kesejahteraan masyarakat apabila perubahan angka dalam data tidak mencerminkan perubahan kehidupan masyarakat yang sebenarnya.
“Kami mempertanyakan logikanya. Kalau desil masyarakat naik, tetapi kehidupan ekonominya masih sulit dan kebutuhan sehari-hari masih berat, apakah itu bisa disebut masyarakat sudah sejahtera? Jangan sampai keberhasilan pemerintah hanya diukur dari angka desil, sementara masyarakat sendiri tidak merasakan adanya peningkatan kesejahteraan,” ujar Haerul Bahri.
Menurut Haerul, pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan data sebagai dasar kebijakan. Data seharusnya menggambarkan realitas sosial, bukan justru menciptakan gambaran kesejahteraan yang berbeda dengan keadaan masyarakat.
GMNI Garut juga menilai persoalan ini memiliki dampak yang lebih luas. Ketika perubahan data membuat masyarakat kehilangan bantuan, maka beban ekonomi keluarga dapat semakin berat. Kondisi tersebut pada akhirnya juga dapat berpengaruh terhadap kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak.
Terlebih bagi keluarga yang memiliki anak yang sedang mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi, persoalan data dapat menjadi kekhawatiran tersendiri ketika mereka membutuhkan akses bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah.
Haerul Bahri menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan pendataan tidak mengorbankan kelompok masyarakat yang memang masih membutuhkan dukungan.
“Bagi keluarga kurang mampu, pendidikan bukan sekadar kebutuhan, tetapi harapan untuk mengubah masa depan. Kalau karena perubahan desil kemudian bansos berhenti dan akses terhadap bantuan pendidikan ikut terkendala, yang terdampak bukan hanya orang tua, tetapi masa depan anak-anak mereka,” tegasnya.
GMNI Garut berpandangan bahwa pemerintah perlu membedakan antara perubahan status administratif dengan peningkatan kesejahteraan yang sesungguhnya. Kenaikan desil tidak semestinya langsung diterjemahkan sebagai tanda bahwa seluruh kebutuhan masyarakat telah terpenuhi.
Oleh karena itu, DPC GMNI Garut meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap masyarakat yang mengalami perubahan desil, terutama mereka yang merasa kondisi ekonominya tidak mengalami peningkatan namun kehilangan akses terhadap program bantuan.
DPC GMNI GARUT MENUNTUT:
1. Pemerintah memastikan penetapan desil dilakukan secara objektif dan sesuai kondisi nyata masyarakat.
2. Melakukan pengecekan ulang terhadap warga yang desilnya meningkat tetapi kondisi ekonominya masih kurang mampu.
3. Menjamin masyarakat yang masih membutuhkan tidak kehilangan hak atas bantuan akibat data yang tidak sesuai.
4. Memastikan persoalan desil tidak menghambat kesempatan anak-anak keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan melalui KIP Kuliah.
5. Menyediakan ruang pengaduan serta perbaikan data yang cepat, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.
6. Menjadikan peningkatan kesejahteraan nyata sebagai ukuran keberhasilan, bukan sekadar meningkatnya angka desil.
DPC GMNI Garut menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan sosial benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Pemerintah jangan sampai terjebak pada keberhasilan administratif. Yang harus menjadi ukuran adalah apakah masyarakat benar-benar lebih sejahtera, apakah kebutuhan mereka terpenuhi, apakah anak-anak mereka bisa terus sekolah dan kuliah. Kalau yang berubah hanya angka desil sementara kehidupan masyarakat tidak berubah, maka ada persoalan yang harus segera dibenahi,” pungkas Haerul Bahri.
DPC GMNI GARUT
(Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)
