Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memastikan langkah strategis terkait mekanisme pembayaran hak para Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengonfirmasi bahwa rencana penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan mulai direalisasikan pada tahun 2026 ini.
KomenNews.id // Jakarta – Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ferry usai menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Rabu (14/10/2026). Ia menegaskan bahwa skema baru ini telah diusulkan dan mendapat persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.
*”Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,”* ujar Ferry.
Perluas Jangkauan Akses Keuangan Desa
Dalam pelaksanaannya kelak, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan berjalan sendiri. Pemerintah telah merancang sinergi dan kolaborasi dengan berbagai penyedia layanan keuangan nasional untuk memperluas cakupan serta mempermudah aksesibilitas bagi para penerima gaji.
KDKMP dijadwalkan bakal menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi, antara lain:
- PT Pos Indonesia – untuk memperkuat infrastruktur logistik dan transaksi keuangan di berbagai wilayah.
- Agen BRILink – guna menjangkau pelosok daerah yang jauh dari akses perbankan formal.
- Penyedia layanan keuangan lainnya – untuk memaksimalkan opsi pencairan dan transaksi digital.
Bukan Menggeser Peran BPD
Langkah ini sempat memicu berbagai spekulasi terkait posisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang selama ini menjadi mitra utama dalam penyaluran penghasilan para aparatur negara di daerah.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian Koperasi menegaskan bahwa kebijakan penyaluran gaji hingga dana pensiun ASN melalui koperasi ini dihadirkan untuk memberikan alternatif pilihan layanan pembayaran. Tujuan utamanya bukan untuk menggantikan atau menggeser peran BPD yang sudah berjalan, melainkan melengkapi ekosistem keuangan agar lebih inklusif hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
