Program Makan Bergizi Gratis [MBG] yang digadang-gadang mendongkrak ekonomi desa dinilai gagal memberi dampak nyata. Pengamat sosial dan pendidikan Taufiq Rachman, SH, S.Sos menyebut perputaran uang di daerah dari program ini masih mengecewakan.
KomenNews.id // Jakarta – “Mengecewakan. Perputaran ekonomi daerah program MBG masih sangat minim. Saat ini pemerintah cuma omon-omon,” ujarnya, Kamis [22/5/2026].
Pernyataan itu merespons hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] yang menunjukkan perputaran ekonomi daerah dari program MBG pada 2025 masih berada di bawah 5%. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan, mayoritas uang program MBG justru kembali ke kota besar karena sebagian besar pemasok berada di wilayah perkotaan.
Temuan KPK tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut MBG berdampak besar terhadap ekonomi desa. Prabowo sebelumnya mencontohkan, jika satu desa memiliki 3.000 penerima MBG dengan nilai Rp15.000 per porsi, maka per hari ada perputaran uang Rp45 juta atau sekitar Rp900 juta per bulan.
Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha menambahkan, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam program ini masih sangat kecil. Hanya 1,4% pemasok MBG yang berasal dari koperasi atau BUMDes. Dari 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi [SPPG] yang beroperasi pada 2025 dengan 40.433 pemasok bahan baku, baru 18 entitas koperasi atau BUMDes yang terlibat.
KPK sendiri mendorong pengembangan ekosistem pendukung MBG berbasis ekonomi lokal melalui model _circular economic village_ agar manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Menurut Taufiq, tanpa keterlibatan koperasi dan BUMDes yang lebih besar, program MBG berpotensi hanya menguntungkan pemain besar di kota. “Kalau model ekonomi sirkular di desa tidak dijalankan, tujuan pemerataan ekonomi dari MBG tidak akan tercapai,” tegasnya.
