Tantangan pembangunan masa depan yang kian kompleks menuntut kesiapan ekstra dari seluruh pemerintah kota di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, penguatan konsep “Kota Tangguh” dinilai menjadi fondasi mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.
KomenNews.id // Medan – Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Dalam sambutannya, Hanif menjelaskan bahwa perkembangan global—mulai dari perubahan iklim, ledakan populasi, hingga ketidakpastian ekonomi—menuntut pemerintah daerah menjadi garda terdepan yang adaptif.
“Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujar Hanif.
Ia menambahkan, ketangguhan ini harus diwujudkan secara konkret melalui integrasi di berbagai sektor vital. Mulai dari penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, kesiapsiagaan bencana, hingga tata kelola pemerintahan yang responsif. Untuk itu, Hanif mendorong adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Bukan Cuma Tugas Pemerintah: Pentingnya Kolaborasi HEXAHELIX
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengingatkan bahwa membangun kota yang tangguh tidak akan bisa tercapai jika hanya mengandalkan kerja pemerintah daerah sendirian.
Berbicara dalam Dialog Kota Tangguh yang menjadi rangkaian agenda Rakernas, Bodewin menyerukan pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat melalui semangat kolaborasi.
“Kota tangguh harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kota yang kuat dan mandiri, kita turut berkontribusi mewujudkan bangsa yang berdaulat,” tegas Bodewin.
Menurutnya, indikator ketangguhan sebuah kota tidak boleh hanya diukur dari megahnya pembangunan fisik semata. Kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapan warga menghadapi bencana, kekuatan ekonomi akar rumput, serta tingginya partisipasi publik adalah variabel yang jauh lebih krusial.
Tantangan Nyata Kota Kepulauan
Sebagai pemimpin daerah kepulauan, Bodewin juga membagikan strategi Pemkot Ambon dalam menghadapi ancaman nyata perubahan iklim dan potensi bencana alam. Saat ini, program pembangunan di Ambon difokuskan pada mitigasi bencana yang berbasis partisipasi masyarakat dan penataan kawasan yang berkelanjutan.
“Semangat kolaborasi harus terus diperkuat. Ketika seluruh elemen bergerak bersama, maka kota akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus mampu memberikan pelayanan yang maksimal,” tambah Bodewin.
Rakernas XVIII APEKSI 2026 ini diharapkan tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan mampu melahirkan rekomendasi strategis mutakhir. Forum nasional ini ditargetkan menjadi katalisator lahirnya kota-kota di Indonesia yang tidak hanya aman dan berdaya saing, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
