Deklarasi Garda Pemuda Mahasiswa Kepulauan Timur Nusantara (GPMKTN) di Libong Coffee, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/10/2026), menjadi momentum strategis bagi pemuda asal Indonesia Timur. Acara ini dihadiri oleh para tokoh masyarakat, pejabat lingkup nasional, serta pimpinan paguyuban se-Indonesia Timur, dan diwarnai dengan orasi kebangsaan oleh Dr. Muhammad Syukur Mandar.
KomenNews.id // Jakarta – Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Penghubung Provinsi (BPP) Maluku di Jakarta, S.Indra Patta, memberikan sambutan dan arahan penting mengenai arah perjuangan daerah kepulauan.
Fokus Kawal Pembangunan dan RUU Provinsi Kepulauan
Dalam arahannya, S. Indra Patta menekankan bahwa kehadiran pemuda dan mahasiswa Indonesia Timur di ibu kota harus menjadi motor penggerak untuk mengawal percepatan pembangunan daerah. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah perjuangan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan yang saat ini telah masuk dalam Prolegnas DPR RI.
“Indonesia Timur bukanlah wilayah miskin, melainkan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Potensi perikanan Maluku saja menyumbang sekitar 3,2 juta ton per tahun dari total produksi nasional,” ujar Patta.
Ia menambahkan, dengan lamanya perjuangan RUU Provinsi Kepulauan yang telah berjalan lebih dari dua dekade, sinergi antara pemerintah daerah dan Garda Pemuda Mahasiswa Kepulauan Timur Nusantara sangat dibutuhkan agar regulasi berbasis kepulauan ini dapat segera disahkan demi keadilan anggaran nasional.
Selain itu, Patta juga berpesan agar generasi muda di perantauan senantiasa menjaga nama baik, menghindari hal-hal negatif seperti minuman keras dan narkoba, serta terus membawa narasi positif demi kemajuan kawasan timur.
Komitmen Bersama Perjuangkan Kepentingan Daerah di Pusat
Senada dengan arahan tersebut, Ketua Umum GPMKTN, Iman Parman, menyatakan bahwa pembentukan organisasi ini bertujuan untuk mengawal kepentingan-kepentingan daerah di pusat serta mendorong kemajuan wilayah kepulauan.
“Fokus utama kami adalah mengawal kepentingan daerah di pusat dan mendorong ormas-ormas kepulauan untuk bersatu. Pascadeklarasi ini, kami akan mendaftarkan legalitas ke Kementerian Hukum dan HAM serta melaksanakan pelantikan pengurus yang dirangkaikan dengan dialog dalam waktu dekat,” ungkap Iman Parman.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen pemuda ini, diharapkan suara dan aspirasi masyarakat Indonesia Timur dapat semakin diperhitungkan dalam percaturan pembangunan nasional ke depan.
