Tahapan krusial menuju pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela terus dipacu. Dalam Rapat Kerja Bersama yang mempertemukan Kementerian ESDM, Forkopimda Maluku, Tim Terpadu (Timdu) di bawah pimpinan Sadali Ie yang juga Sekretaris Daerah Maluku, SKK Migas, INPEX, dan PT Pertamina dan Bupati 2 kabupaten terdampak langsung mega proyek gas alam, pada Rabu (30/9/2026), disepakati bahwa pembangunan fisik proyek lapangan gas abadi ini akan langsung dikerjakan segera setelah acara groundbreaking dilaksanakan bulan Juni 2026 lalu.
KomenNews.id //Jakarta – Untuk memastikan konstruksi fisik berjalan tanpa hambatan, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung bersama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menginstruksikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mempercepat proses penilaian (appraisal) dan verifikasi data atas sisa lahan yang belum terakomodasi dari total area 662 hektare. Instruksi dan imbauan tersebut guna pembayaran ganti untung yang tepat sasaran.
Selain penataan data agar bebas dari tumpang tindih (overlapping), rapat kerja tersebut mendesak penetapan dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku secepatnya sebagai dasar hukum nominal nilai ganti untung lahan dan tanaman warga. Seluruh proses pembayaran “ganti untung” ini ditargetkan tuntas selambat-lambatnya pada minggu kedua Oktober 2026.
Hasil Pendataan Penanganan Dampak Social Kemasyarakatan (PSDK) oleh Satgas
Sejalan dengan upaya percepatan tersebut, Satuan Tugas (Satgas) telah menyelesaikan proses pendataan awal. Hasil pendataan ini telah dituangkan dalam Daftar Masyarakat yang berhak mendapatkan santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) dan disampaikan kepada Tim Terpadu (Timdu) pada tanggal 28 September 2026 untuk diumumkan sesuai ketentuan berlaku.
Berdasarkan data resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku, Timdu dan Satgas, rincian hasil pendataan mencakup:
-
Kebun Masyarakat (Objek): 1 Kebun
-
Pemilik Kebun (Subjek): 556 Orang
-
Tanam Tumbuh: 7.048.439
-
Rumah Tinggal Permanen: 3 unit
-
Rumah Kebun / Walang: 479 unit
Tanpa Penundaan: Groundbreaking Langsung Diikuti Pembangunan Fisik
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa penyelesaian hak-hak masyarakat secara adil dan tepat waktu menjadi kunci utama agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung tancap gas tanpa penundaan.
“Prinsip kita adalah keadilan dan ketepatan data bagi warga terdampak di lahan 662 hektare ini. SK Gubernur terkait nominal besaran ganti untung lahan dan tanaman akan segera kita tetapkan dan keluarkan agar pembayaran tuntas di minggu kedua Oktober. Dengan begitu usai groundbreaking, pembangunan fisik proyek Blok Masela bisa langsung dikerjakan tanpa ada lagi kendala di lapangan,” tegas Gubernur.
Pihak Kementerian ESDM menyambut positif komitmen tersebut dan menekankan pentingnya percepatan pengerjaan fisik demi mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Maluku.
Ringkasan Keputusan Rapat Kerjasama Lahan Blok Masela
| Parameter | Detail / Target Kesepakatan |
| Fokus Utama Lahan | Penyelesaian data dan appraisal sisa lahan seluas 662 Ha (mencegah tumpang tindih) |
| Data Objek & Subjek PSDK |
1 Kebun, 556 Pemilik Kebun, 7.048.439 Tanam Tumbuh, 3 Rumah Permanen, 479 Rumah Kebun/Walang (Disampaikan ke Timdu per 28 Sept 2026)
|
| Payung Hukum Nilai | Penetapan dan penerbitan SK Gubernur Maluku secepatnya untuk nominal ganti untung lahan dan tanaman |
| Tenggat Pembayaran | Minggu kedua Oktober 2026 |
| Langkah Pasca-Groundbreaking | Pembangunan fisik segera dikerjakan / tancap gas tanpa penundaan |
| Instansi Terkait | Kemen ESDM, Pemprov Maluku, Forkopimda, Timdu, SKK Migas, INPEX, PT Pertamina |
Melalui keterpaduan antara penyelesaian hak masyarakat secara adil dan kesiapan teknis para kontraktor, pemerintah optimistis Blok Masela akan segera memasuki fase konstruksi aktif yang sudah lama dinantikan.
Pantauan media ini, rapat bersama sedianya dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Namun, usai rapat setelah panggilan mendadak Mentri ESDM oleh Presiden Prabowo, Gubernur, Forkopimda dan Tim Terpadu (Timdu) diterima langsung oleh Mentri ESDM di ruang kerjanya.
