Oleh: Yulin de QUELJOE
Rakyat Jelata
Kabut pagi di semenanjung Ujung Kulon, Banten, selalu menyimpan keheningan yang sakral. Di balik rimbunnya hutan hujan tropis dan debur ombak yang menyapa garis pantai, melangkah pelan salah satu satwa paling langka dan ikonik di muka bumi: Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Namun, belakangan ini, keheningan itu terusik oleh riuh rendah perdebatan publik. Wacana pemindahan sebagian Badak Jawa beriringan dengan terungkapnya penetapan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sejak awal tahun ini.
Di tengah dinamika Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, polemik ini menjelma menjadi cermin besar—sekaligus ujian kesetiaan—bagi para pemangku kebijakan, khususnya Menteri Kehutanan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketika narasi konservasi bersinggungan dengan bayang-bayang kepentingan ekonomi ekstraktif, publik berhak bertanya: ke mana sesungguhnya kompas keberpihakan negara diarahkan?
Narasi Konservasi vs. Bayang-Bayang Tambang
Secara resmi, gagasan mencari habitat kedua atau second wild population bagi Badak Jawa kerap dikaitkan dengan mitigasi risiko bencana—seperti ancaman tsunami atau aktivitas Gunung Anak Krakatau—serta upaya menghindari risiko perkawinan sedarah (inbreeding) di populasi yang terbatas. Di atas kertas, langkah berbasis kajian ilmiah tentu terdengar rasional demi menyelamatkan spesies dari kepunahan.
Namun, sensitivitas publik meledak ketika perhatian masyarakat tertuju pada fakta bahwa kawasan perairan sekitar TNUK masuk ke dalam peta WUP melalui keputusan di sektor ESDM yang terbit sejak Februari 2026. Meski pemerintah menegaskan bahwa penetapan WUP bukan berarti langsung terbitnya izin operasi tambang dan bahwa kawasan taman nasional tetap dijaga, kecurigaan publik tidak lahir di ruang hampa. Sejarah panjang kerusakan lingkungan akibat pertambangan di berbagai penjuru negeri membuat masyarakat, tokoh daerah, hingga kalangan muda pasang kuda-kuda.
Di sinilah letak ujian kesetiaan itu. Menteri Kehutanan berdiri di garda depan menjaga marwah kawasan konservasi dengan menegaskan komitmen untuk tidak menerbitkan izin pertambangan di TNUK dan mendorong penguatan rumah utama Badak Jawa. Sementara itu, Menteri ESDM memikul mandat besar mengelola sumber daya mineral dan energi demi kebutuhan ekonomi bangsa. Kesetiaan sejati kepada Presiden dan konstitusi tidak diukur dari seberapa keras membela ego sektoral masing-masing kementerian, melainkan dari seberapa sinkron kebijakan keduanya dalam memastikan ekologi tidak dikorbankan demi angka-angka ekonomi jangka pendek.
Kemanusiaan, Ruang Hidup, dan Keadilan Ekologis
Polemik Ujung Kulon bukan sekadar soal peta administratif atau perdebatan para elite di Jakarta. Ia menyangkut kemanusiaan dan ruang hidup.
Bagi masyarakat Pandeglang dan warga sekitar Ujung Kulon, hutan dan pesisir bukan sekadar hamparan hijau dan biru di layar ponsel. Ruang hidup itu menyatu dengan memori kolektif, sumber penghidupan, serta identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Ketika wacana relokasi satwa endemik bergulir tanpa komunikasi yang membumi dan transparan, warga merasa cemas akan masa depan daerah mereka—baik dari sisi ekologi maupun citra wilayah.
Lebih jauh, kemanusiaan menuntut kita memandang alam bukan sebagai komoditas semata. Badak Jawa adalah warisan peradaban dan kekayaan hayati dunia yang keberadaannya menjadi penanda kesehatan ekosistem kita. Membiarkan ruang hidupnya terancam oleh kebisingan, pencemaran, atau fragmentasi akibat aktivitas industri ekstraktif di sekitarnya sama saja dengan menggerus hak hidup generasi mendatang—manusia maupun satwa.
Polemik Ekonomi Bangsa: Jangan Tukar Masa Depan dengan Sesaat
Kita tentu tidak menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi bangsa. Indonesia membutuhkan investasi, penerimaan negara, dan lapangan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan tidak bisa dibangun di atas fondasi ekologis yang rapuh.
Jika potensi ekonomi tambang—apalagi yang dibayangkan berskala besar—dipaksakan berdekatan dengan kawasan konservasi bernilai tinggi, biaya ekologis dan sosial yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal daripada keuntungan sesaat. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut di sekitar Ujung Kulon berpotensi merusak keseimbangan wilayah yang justru menopang kehidupan masyarakat lokal dan pariwisata berkelanjutan.
Menagih Konsistensi di Tengah Riuh Polemik
Sebagai bagian dari rakyat jelata, kita berharap perdebatan ini tidak berhenti pada saling bantah atau janji di permukaan. Negara perlu menunjukkan ketegasan yang terukur dan dapat diverifikasi:
- Sinkronisasi lintas kementerian – antara Kehutanan, ESDM, dan Lingkungan Hidup agar tidak ada tumpang tindih peta kebijakan yang memicu kebingungan serta kekhawatiran publik.
- Keputusan berbasis sains dan transparansi penuh – sebelum melangkah jauh dalam setiap rencana konservasi maupun tata ruang, dengan melibatkan masyarakat lokal dan pakar independen.
- Perlindungan tegas atas ruang hidup – , memastikan kawasan konservasi dan penyangganya benar-benar aman dari tekanan aktivitas tambang yang merusak.
Pada akhirnya, Ujung Kulon sedang menguji kedewasaan kita bernegara. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, kabinet memiliki momentum besar untuk membuktikan bahwa kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seiring tanpa saling meniadakan. Sebab, menjaga Ujung Kulon dan Badak Jawa bukan sekadar merawat masa lalu alam kita—melainkan menjaga martabat kemanusiaan dan masa depan bangsa ini sendiri.













