UMP Maluku 2027 Naik 7,50 Persen, Pengusaha Wajib Sesuaikan Upah Pekerja

banner 468x60

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Tahun 2027 sebesar Rp3.584.844. 

 

banner 336x280

KomenNews.id // Ambon – Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku Nomor 4443 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2027 tertanggal 20 November 2026.

 

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral untuk dua sektor usaha, yakni sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar Rp3.601.916, serta sektor jasa keuangan sebesar Rp3.618.921.

 

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan penetapan UMP tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kondisi kebutuhan hidup layak di Provinsi Maluku.

 

Menurutnya, keputusan gubernur tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak, baik pengusaha sebagai pemberi kerja maupun pekerja sebagai penerima upah.

 

“Dengan diterbitkan dan ditetapkannya besaran UMP sesuai surat keputusan tersebut, berarti terdapat kenaikan lebih dari Rp 250 ribu jika dihitung dalam nominal rupiah,” jelas Kasrul.

 

Ia berharap, penetapan UMP dan upah minimum sektoral ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

 

Kasrul menjelaskan, berdasarkan keputusan gubernur tersebut, ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan di Provinsi Maluku, kecuali perusahaan yang masuk kategori usaha mikro dan kecil.

 

Keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Karena itu, perusahaan diharapkan dapat melakukan penyesuaian sehingga pelaksanaan pembayaran upah pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Apabila terdapat perusahaan yang mengalami kendala dalam melaksanakan ketentuan tersebut, Kasrul menyebutkan, persoalan itu dapat disampaikan secara tertulis kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja setempat, untuk ditindaklanjuti melalui langkah-langkah penyelesaian.

 

“Pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

 

Ia menegaskan, pengusaha dan pekerja harus membangun hubungan kemitraan yang strategis. Sebab, keduanya memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Maluku.

 

Sebelumnya, UMP Maluku Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.334.490 per bulan. Dengan demikian, UMP Maluku Tahun 2027 sebesar Rp 3.584.844 mengalami kenaikan sebesar Rp 250.354 atau sekitar 7,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Kenaikan juga terjadi pada upah minimum sektoral. Untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dari sebelumnya Rp3.357.221 pada 2026 menjadi Rp3.601.916 pada 2027. Sementara sektor jasa keuangan meningkat dari Rp3.372.301 menjadi Rp3.618.921.

 

Sebagai perbandingan, UMK Kota Ambon pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.381.225 per bulan, sedangkan kabupaten/kota lainnya mengikuti besaran UMP Maluku sebesar Rp3.334.490 per bulan.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *