Langkah strategis diambil oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis komoditas lokal. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman resmi mengabulkan usulan proyek Hilirisasi Ubi Kayu skala besar di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Provinsi Maluku, untuk tahun anggaran 2026.
KomenNews.id //Jakarta – Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi strategis antara Kementan dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Bupati Buru Selatan La Hamidi, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia yang berlangsung di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Mentan Asri Amran menegaskan bahwa proyek hilirisasi di Buru Selatan ini bukan sekadar program daerah, melainkan bagian dari implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan nasional secara akseleratif.
“Proyek ini sangat sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo yakni swasembada pangan. Sebagai langkah awal dan bentuk komitmen konkret, kami langsung mengirimkan 5-10 unit traktor ke Buru Selatan untuk membuka lahan potensial yang sudah disediakan bagi para kelompok tani,” ujar Mentan.
Skema “Bapak Angkat” dan Standardisasi Biaya Lahan
Tidak hanya memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), Mentan juga menekankan pentingnya keberlanjutan ekosistem bisnis (business-to-business) dalam proyek hilirisasi ini. Kementan mewajibkan keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bertindak sebagai penyerap hasil panen sekaligus pendamping petani (offtaker atau bapak angkat).
Selain itu, Mentan memberikan instruksi khusus terkait manajemen operasional alsintan di lapangan agar tidak membebani para petani lokal.
“Harus ada BUMN sebagai istilahnya bapak angkat. Untuk traktornya, harga sewa harus diatur dengan baik. Harus sesuai dengan harga standar penyewaan di Maluku, jangan terlalu mahal yang bisa memberatkan petani, dan juga jangan terlalu murah agar pemeliharaan mesin tetap berjalan baik,” tambah Asri Amran.
PTPN III Siap Ambil Peran, Gubernur Maluku Beri Apresiasi
Merespons keputusan cepat dari Kementan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan perjuangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Menurut Hendrik, hilirisasi ubi kayu ini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah Maluku, khususnya di Buru Selatan.
Terkait instruksi Mentan mengenai keterlibatan BUMN, Hendrik mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah bergerak cepat melakukan langkah koordinasi dengan sektor korporasi negara.
“Kami sangat mengapresiasi disetujuinya proyek hilirisasi ubi kayu ini. Untuk memenuhi syarat BUMN sebagai bapak angkat, kami sudah berkoordinasi secara intensif dengan Holding Perkebunan Nusantara, atau PT Perkebunan Nusantara III (Persero),” ungkap Hendrik Lewerissa optimistis.
Gubernur memaparkan, rencana pengembangan Hilirisasi Ubi Kayu di Kabupaten Bursel di lahan seluas 2.500 hektar sesuai CPCL dari total potensi lahan 7.437 hektar.
Gubernur menambahkan, dengan masuknya PTPN III sebagai mitra strategis, proyek hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap hulu (pemanfaatan lahan), melainkan mampu bertransformasi hingga ke tahap hilir menjadi produk turunan bernilai ekonomi tinggi, seperti tepung tapioka, modified cassava flour (mocaf), hingga bahan baku industri lainnya yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.
Teddy Yunirman Danas , Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengakui, dalam 2 minggu ke depan traktor sudah tiba di Maluku, Buru Selatan sebagai Alsintan penunjang proyek hilirisasi Ubi Kayu.
” Dalam 2 minggu ke depan, traktor sudah tiba di Maluku,Pak Menteri, Pak Gub dan Pak Bupati,” tutur Teddy Danas di hadapan Mentan dan peserta forum rapat.
