Opini
oleh : Lukman Doloksaribu
KETUA UMUM DPP PARKINDO
Penggeledahan eks kafe milik Jampidsus Febrie Adriansyah oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menandai babak baru dalam dinamika hubungan dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia: Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Secara institusional dan politik, peristiwa ini membawa dampak yang sangat mendalam dan berpotensi mengubah lanskap penegakan hukum pidana khusus di tanah air. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampaknya:
1. Eskalasi Ketegangan “Cicak vs Buaya” Jilid Baru
Secara historis, gesekan antar-lembaga penegak hukum biasanya terjadi antara KPK dan Polri. Namun, peristiwa penggeledahan ini mempertegas bahwa episentrum ketegangan kini bergeser menjadi Kejagung vs Polri.
Ketegangan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari insiden Mei 2024, di mana Febrie Adriansyah sempat dikuntit oleh oknum Densus 88 di lokasi yang sama (saat masih bernama Gontran Cherrier). Kehadiran Brimob bersenjata lengkap yang menjaga ketat jalannya penggeledahan, berhadapan langsung dengan sejumlah jaksa yang memantau di lokasi, secara visual mengirimkan pesan unjuk kekuatan (show of force) yang kuat kepada publik bahwa Polri tidak ragu masuk ke jantung pertahanan perwira tinggi Kejaksaan.
2. Ujian Pertama bagi Kortas Tipidkor Polri
Kortas Tipidkor Polri merupakan satuan baru yang dibentuk untuk memperkuat cengkeraman kepolisian dalam penanganan kasus korupsi kakap. Menjadikan Jampidsus—yang selama ini dikenal agresif membongkar kasus korupsi triliunan (seperti kasus timah dan Asabri)—sebagai pusaran penyelidikan adalah langkah yang sangat berani dari Kortas Tipidkor.
Ini menjadi taruhan reputasi yang besar. Jika Polri berhasil membuktikan keterlibatan Febrie atau aliran dana korupsi batu bara Rp5 T ke aset-aset tersebut, ini akan menjadi kemenangan reputasi besar bagi Polri. Sebaliknya, jika bukti-bukti ini lemah di pengadilan, Polri akan dituduh melakukan kriminalisasi dan pelemahan institusi Kejaksaan.
3. Degradasi Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum
Dampak paling instan di mata masyarakat adalah runtuhnya moralitas penegakan hukum. Publik disuguhkan tontonan di mana lembaga yang bertugas menyidik korupsi (Jampidsus) justru digeledah oleh lembaga penyidik lainnya (Polri) karena dugaan korupsi.
Muncul kekhawatiran di masyarakat bahwa tindakan ini adalah bentuk “saling sandera” perkara korupsi komoditas (batu bara vs timah/emas) yang melibatkan faksi-faksi elite di kedua lembaga, alih-alih murni penegakan hukum yang transparan.
4. Potensi Kelumpuhan Sinergitas Eksekusi Kasus
Kejagung dan Polri adalah mitra strategis yang tak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Berkas perkara yang disidik oleh Kepolisian harus dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan sebelum bisa maju ke persidangan.
Ketegangan di tingkat atas ini dikhawatirkankan dapat merembes ke tingkat bawah (Polda/Polres dan Kejati/Kejari). Proses koordinasi penanganan perkara pidana umum maupun khusus berpotensi mengalami hambatan teknis, di mana Kejaksaan bisa saja memperketat atau mempersulit penelitian berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polri, dan sebaliknya.
5. Keharusan Intervensi Politik Presiden
Mengingat skala kasus ini melibatkan kerugian negara sebesar Rp5 triliun, berdampak pada sektor strategis (energi/listrik Sumatera), dan menyeret nama pejabat tinggi negara, hubungan kedua lembaga ini berada di titik kritis yang tidak bisa diselesaikan secara internal.
Presiden mau tidak mau harus turun tangan secara langsung untuk meredam ego sektoral, memastikan proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi, sekaligus mencegah terjadinya konflik terbuka antar-aparat keamanan di lapangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
