” Mau Akpol,Akmil, begitu nama-nama lolos, bahkan anak-anak pejabat dari institusi dimaksud, memasukan namanya dari wilayah-wilayah yang lain sampai di Maluku jatah kami diambil. Begitu lolos, loh kok ini bukan nama-namanya anak-anak Maluku, jadi saya kira ini mungkin harus dibicarakan secara ke dalam juga dengan kepolisian secara institusional. Supaya, pola rekrutmen yang berbasis perguruan tinggi akademi dan sebagainya ada bagian-bagian yang bisa dilaksanakan langsung oleh pihak akademik,Akpol maupun Lekdiklat,” tegas Mercy.
KomenNews.id // Jakarta – Mercy Barends, Anggota Komisi III DPR RI ingatkan Polri terkait rekrutmen calon siswa (casis) Akpol,Bintara maupun Akmil utamakan anak daerah, bukan casis luar wilayah.
Ketegasan ini disampaikan Barends saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Kalemdiklat Polri) dan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
” Mau Akpol,Akmil, begitu nama-nama lolos, bahkan anak-anak pejabat dari institusi dimaksud, memasukan namanya dari wilayah-wilayah yang lain sampai di Maluku jatah kami diambil. Begitu lolos, loh kok ini bukan nama-namanya anak-anak Maluku, jadi saya kira ini mungkin harus dibicarakan secara ke dalam juga dengan kepolisian secara institusional. Supaya, pola rekrutmen yang berbasis perguruan tinggi akademi dan sebagainya ada bagian-bagian yang bisa dilaksanakan langsung oleh pihak akademik,Akpol maupun Lekdiklat,” tegas Mercy.
Pasalnya menurut Srikandi PDI Perjuangan tersebut, terkait penerapan Computer Assisted Test (CAT) harus mempertimbangkan aspek-aspek geografis, kondisi lokal kita yang ada. Yang kedua, implementasi dengan sistem seperti ini, memangkas habis calo.
“Kalau kita terus menerus masih dengan pola-pola konvensional, maka calo akan terus akan jalan dari waktu ke waktu, kemudian isu-isu transparansi, isu-isu anak daerah yang tidak lolos dan sebagainya. Yang dirugikan,kami daerah-daerah 3T, terus menerus dirugikan.
Lebih lanjut dijelaskan, kalau kita bilang unggul, unggul karena sistem pendidikannya. Mau siapapun anak yang masuk dari ujung Aceh sampai ujung Papua mesti rumus dasarnya demikian. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi, dalam proses rekrutmen.
Dirinya menilai, kalau kita ingin mendapatkan bibit unggul dari awal, maka mungkin di daerah Jawa saja yang lolos. Dengan pendidikan akses yang tinggi semuanya tinggi. Kami di wilayah 3T, dengan kondisi fisik mungkin makan 1 hari sekali, pendidikan terbatas dan seterusnya. Jadi ini menjadi dasar pijak kami.
” Saya dari Maluku, dengan pengalaman yang berbeda, melihat banyak sekali anak-anak dari daerah perbatasan ikut Bintara dan tidak lolos banyak mennagis, dan akhirnya pulang dengan ketidakjelasan sistem rekrutmen yang ada,” ungkap Mercy.
Pantauan media ini dari waktu ke waktu, oknum orang-orang dari luar Maluku sering mengikuti tes rekrutmen casis baik Bintara,Akpol,Akmil lingkup TNI dan Polri.
Usai lulus sekolah di wilayah mereka dan merantau ke Maluku, bermodal domisil 6 bulan hingga 1 tahun memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) Maluku. Ada pula yang menempuh pendidikan mulai domisili Sekolah Menengah Atas (SMA) se derajat di wilayah Maluku sambil cukup umur untuk mengikuti rekrutmen tersebut.
Alhasil, oknum-oknum tersebut sebenarnya bukan putra-putri asli daerah di Maluku maupun wilayah 3T di Indonesia Timur.
