Eksistensi organisasi kemasyarakatan pemuda dan kekaryaan tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam panggung politik nasional. Melalui forum organisasi yang digelar di Bandung 15-16 Mei 2026, Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Maluku, menunjukkan political will (kehendak politik) yang kuat untuk mengintervensi arah kebijakan nasional demi kepentingan daerah dan keadilan sosial.
KomenNews.id // Bandung – Hal tersebut disampaikam Subhan Pattimahu, Ketua Harian Depidar SOKSI Provinsi Maluku, Jumat (15/05/2026) di hadapan peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) saat menyampaikan beberapa rekomendasi Depidar SOKSI Maluku.
Subhan menyebutkan, di bawah kepemimpinan Boy Sangaji, SOKSI Maluku secara taktis memetakan posisi politiknya. Mereka tidak hanya memberikan dukungan pasif, melainkan menyodorkan empat poin rekomendasi strategis sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas pemerintahan nasional dan memperkuat posisi tawar (bargaining power) aktor-aktor politik pro-pembangunan.
Mengawal Stabilitas Nasional dan Konsolidasi Golkar
Political will SOKSI Maluku pertama-tama diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Subhan tegaskan, bagi SOKSI, stabilitas politik di tingkat pusat adalah prasyarat mutlak agar pembangunan di daerah, khususnya wilayah Indonesia Timur, tidak mandek akibat guncangan politik internal.
” Secara internal, SOKSI Maluku juga menunjukkan ketegasan sikap dengan mendorong Bahlil Lahadalia untuk memimpin Partai Golkar selama dua periode. Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi objektif bahwa di bawah kepemimpinan Bahlil, faksi-faksi di dalam SOKSI mampu disatukan secara solid,” sebut Subhan.
Tidak berhenti di situ, Subhan katakan lagi, dorongan agar Ketua Umum Depinas SOKSI, Misbakhun, menempati posisi strategis seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atau Gubernur Bank Indonesia (BI) di masa depan, mempertegas visi SOKSI Maluku dalam menempatkan kader-kader teknokratis di pos ekonomi krusial negara.
Sinergi Daerah: Dua Sisi dari Satu Mata Uang
Tambahnya, di tingkat lokal, komitmen politik ini diwujudkan lewat hubungan yang harmonis dengan DPD Partai Golkar Maluku.
” Hubungan ini didefinisikan sebagai “dua sisi dari satu mata uang”—sebuah simbol bahwa kebijakan politik formal partai dan gerakan kemasyarakatan SOKSI harus berjalan seiring demi memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku di tingkat nasional,” ungkap Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini.
Manifestasi Political Will dalam Aksi Nyata
Di kesempatan tersebut, Subhan menegaskan, kehendak politik yang kuat dinilai tidak ada artinya jika tanpa implementasi di lapangan. SOKSI Maluku membuktikannya dengan mengalokasikan sumber daya organisasi secara konkret:
• Respons Tanggap Konflik: Mengucurkan anggaran sebesar Rp100 juta untuk penanganan konflik sosial di Ambon guna mengembalikan stabilitas keamanan warga.
• Investasi Sumber Daya Manusia: Merehabilitasi sejumlah fasilitas pendidikan yang rusak demi memastikan hak belajar masyarakat terpenuhi.
• Advokasi Buruh Migran: Menyiapkan pembentukan Badan Kerja Sama Hubungan Antarlembaga (BKHL) untuk mengadvokasi, melindungi, dan mengembalikan hak-hak sosial buruh migran Indonesia di luar negeri secara adil.
Sebagai Ketua Umum Depidar SOKSI Maluku, Boy Sangadji menambahkan dan menilai, untuk mengawal seluruh target politik dan program strategis periode 2024–2029 ini, struktur kepengurusan terbaru SOKSI Maluku kini diperkuat oleh Subhan Patimahu (Ketua Harian), Henri Wattimena (Sekretaris), dan Mariam Yamin (Bendahara).
” Melalui konsolidasi ini, SOKSI Maluku menegaskan bahwa politik bagi mereka adalah instrumen kekuasaan yang harus digerakkan secara sadar dan terarah demi menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional,” tutur Sangadji.
