Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi mendalam atas film dokumenter investigatif “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Kegiatan yang berlangsung di Margasiswa PMKRI Pematangsiantar pada Selasa malam (05/05/2026) bertujuan untuk membedah realitas perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua Selatan yang dibungkus dengan narasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
KomenNews.id // Pematangsiantar – Film karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Dale ini menyingkap tabir gelap di balik ambisi pemerintah dalam proyek ketahanan pangan dan energi (biodiesel dan bioetanol). Film ini merekam momen traumatik warga, seperti Yasinta Moiwend yang menyaksikan kedatangan 2.000 ekskavator di dermaga kampungnya, hingga aksi heroik Franky Woro dan komunitas Awyu yang memasang 1.800 salib merah sebagai benteng spiritual dan fisik melawan ekspansi korporasi dan militer.
Diskusi ini menghadirkan Br. Fransiskus Malau OFMCap sebagai pemantik, Fransisco Mezgion Hutauruk(Ketua Presidium PMKRI Pematangsiantar) sebagai penanggap kritis dan Paulinus Mersiwince Gulo (Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Pematangsiantar) sebagai moderator diskusi.
Dalam paparannya, Br. Fransiskus Malau menekankan bahwa apa yang terjadi di Papua adalah potret ketidakadilan pembangunan.
“Tanah Papua bukan tanah kosong. Di sana ada Suku Marind, Yei, dan Awyu yang identitasnya melekat pada hutan. Ketika hutan dikonversi menjadi kebun tebu dan sawit seluas 2,5 juta hektar tanpa persetujuan mereka, itu bukan pembangunan, melainkan penghancuran peradaban,” tegasnya.
Ketua Presidium PMKRI Pematangsiantar, Fransisco Mezgion Hutauruk, memberikan tanggapan keras terhadap fenomena yang ditampilkan dalam film tersebut. Ia menilai bahwa pola-pola marjinalisasi masyarakat adat atas nama investasi adalah bentuk kolonialisme gaya baru yang nyata.
“Film Pesta Babi adalah refleksi pahit bagi kita semua. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh hanya menjadi penonton akademik. Kita harus memiliki sensitivitas dan keberpihakan yang jelas kepada mereka yang termarjinalkan. Jika hari ini hutan Papua dirampas, bukan tidak mungkin besok tanah di sekitar kita yang akan menjadi korban atas nama kepentingan elit,” ujar Fransisco.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan jaringan politikus, investor, bahkan oknum gereja dalam mendukung eksploitasi tersebut harus dikritisi oleh gerakan mahasiswa. “Mahasiswa harus peka. Isu Papua adalah isu kemanusiaan universal. Kita dituntut untuk berani menyuarakan kebenaran di tengah relasi kuasa yang tidak seimbang antara negara-korporasi melawan masyarakat adat yang hanya bersenjatakan salib dan palang adat,” tambahnya.
Kegiatan nobar ini diakhiri dengan komitmen bersama anggota PMKRI Pematangsiantar untuk terus mengawal isu-isu konflik agraria dan hak asasi manusia. PMKRI menegaskan bahwa ruang intelektual seperti ini akan terus digalakkan agar mahasiswa tetap menjadi kompas moral dalam membela hak-hak rakyat kecil yang seringkali dikorbankan di atas altar pembangunan ekonomi.
