Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerja Sama Mineral dan Batu Bara, Michael Wattimena, menegaskan bahwa pengaturan lini masa (time table) menjelang groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela harus berjalan presisi dan terukur. Wattimena meminta seluruh instruksi kerja sejak H-12 hingga hari-H dikawal ketat demi menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia pada 15 Juli 2026 mendatang.
Penegasan terkait time table tersebut disampaikan Wattimena dalam rapat koordinasi lintas sektoral bersama INPEX Masela Ltd, SKK Migas, Forkopimda Maluku, serta Satgas dan Tim Terpadu di Wisma Mulia, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Wattimena: Lini Masa H-12 Menuju Hari-H Tak Boleh Meleset
Dalam arahannya, Michael Wattimena menekankan bahwa manajemen waktu di lapangan tidak boleh ada kekosongan aktivitas. Mulai dari fase pra-kondisi hingga koordinasi keprotokolan kepresidenan harus bergerak sinkron dalam sisa waktu 2 minggu ini.
“Mulai dari H minus dua belas sampai dengan lima belas itu semuanya agendanya harus terukur. Seluruh elemen harus sinkron supaya pada saat kehadiran Bapak Presiden nanti, semua persiapan di lapangan benar-benar menyemarakkan dan siap total,” ujar Wattimena.
Menurut mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini, ketepatan time table ini menjadi kunci utama agar pelaksanaan seremonial di Maluku berjalan tanpa hambatan teknis maupun logistik.
Pasca-Groundbreaking, Wattimena Minta Langsung Gas Pol Aktivitas Fisik
Lebih lanjut, Wattimena mengingatkan agar momentum *groundbreaking* tidak berhenti sebagai acara seremonial di atas panggung belaka. Ia menginstruksikan INPEX dan para kontraktor untuk langsung tancap gas melakukan aktivitas pembangunan fisik yang signifikan keesokan harinya.
“Setelah pasca- groundbreaking itu harus juga ada aktivitas yang signifikan. Pergerakan fisik di lapangan harus langsung terlihat supaya masyarakat merasa kehadiran dampak proyek ini untuk memberikan faedah kesejahteraannya,” tegas Wattimena yang juga sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping .
Bagi Kementerian ESDM, pergerakan roda proyek secara instan pasca-seremonial sangat krusial untuk langsung menghidupkan ekonomi mikro, seperti sektor akomodasi, transportasi, dan logistik lokal di wilayah terdampak.
Dorong Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal Bersertifikat
Terkait keberlanjutan proyek yang akan memakan waktu panjang, Wattimena juga menyoroti aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM). Ia mendesak agar penyerapan tenaga kerja lokal yang memenuhi standar industri migas mulai dipetakan seiring dengan matangnya time table konstruksi.
“Kan itu panjang tuh nanti kalau sampai jalan. Karena itu, keterlibatan tenaga kerja di sana minimal saat ini sudah memiliki sertifikasi keahlian. Ini penting agar masyarakat lokal benar-benar menjadi aktor utama yang menerima manfaat kesejahteraan dari proyek ini,” pungkasnya.
Hadir dalam forum rapat laporan akhir, pihak INPEX, SKK MIGAS, Mentri ESDM diwakili oleh para Tenaga Ahli diantaranya, Umar Lessy, Michael Wattimena dan Dereck Loupatty.
Sementara itu,hadir secara offline lainnya Forkopimda diantaranya Pangdam, Sekretaris Daerah Maluku, dan Kodaeral IX.
Sedangkan secara online Kapolda Maluku dan jajaran serta Komandan Lanud Pattimura dan jajaran.
