Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kota Tual secara resmi menyerahkan hibah tanah serta menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) aset kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Selasa (15/9/2026).
KomenNews.id //Jakarta – Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Maluku, Jakarta, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola data berbasis wilayah kepulauan.
Penandatanganan naskah hibah, langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, serta Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra yang hadir mewakili Wali Kota Tual.
Adapun aset tanah yang dihibahkan mencakup lahan seluas 2.150 meter persegi di Kota Ambon untuk BPS Provinsi Maluku serta 5.000 meter persegi di Kota Tual untuk BPS Kota Tual.
Komitmen Bersama Pembangunan Berbasis Data
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa penyerahan lahan hibah ini bukan sekadar proses administrasi, melainkan bentuk dukungan penuh Pemprov Maluku dan Pemkot Tual terhadap penguatan kelembagaan BPS di daerah. Menurutnya, pembangunan Maluku ke depan harus berpijak pada data yang presisi dan berkualitas.
“Hibah tanah ini bukan hanya tentang menyediakan lahan untuk membangun gedung kantor. Lebih dari itu, ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama bahwa pembangunan Maluku harus dibangun di atas data yang berkualitas,” ungkap Gubernur.
Ia menambahkan, ketersediaan data statistik yang akurat tidak boleh berhenti di tingkat provinsi, tetapi harus diperkuat hingga ke level kabupaten dan kota guna memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan moral maupun materiil dari Pemprov Maluku dan Pemkot Tual. Amalia menyoroti tantangan geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang menuntut dedikasi tinggi para petugas statistik di lapangan.
“Keberadaan kantor yang layak akan menjadi fondasi penting bagi BPS Provinsi Maluku dan Kota Tual dalam menjalankan kegiatan statistik secara optimal, mulai dari pengumpulan data hingga pelayanan publik,” ujar Amalia.
Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga memaparkan perkembangan positif perekonomian Maluku. Pada Semester I tahun 2026, ekonomi Provinsi Maluku mencatatkan pertumbuhan pesat sebesar 5,24%. Bahkan, sejumlah daerah seperti Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru tumbuh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Sektor perikanan dan pertanian diakui menjadi penopang utama ekonomi daerah. Amalia mendorong agar potensi perikanan daerah tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tetapi diarahkan pada hilirisasi dan penarikan investasi industri pengolahan guna memberikan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja formal.
Tren positif juga terlihat pada indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku mengalami penurunan dari 6,27% pada Agustus 2025 menjadi 5,75% pada Mei 2026, dengan jumlah penganggur sekitar 58.250 orang. Persentase penduduk miskin pun terus membaik ke angka 14,91%. BPS siap berkolaborasi untuk memetakan kantong-kantong kemiskinan agar intervensi kebijakan Pemda semakin efektif dan efisien.
“Statistik harus bukan sekadar angka, tetapi mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat dan menjadi kompas navigasi pembangunan. Kami berharap fasilitas baru ini makin memotivasi insan BPS menghadirkan data yang berkualitas, bermakna, dan berdampak,” pungkas Amalia.
Hadir saksikan penandatangan, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Kepala BPS Maluku, Kota Tual dan jajaran. Selain itu, Kepala Dinas Sosial Fandi Hasanusi dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Anna Yunus. Juga, S.I. Patta, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta bersama jajaran.
