Kondisi geografis Provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah kepulauan dan memiliki banyak jalur laut terbuka, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban wilayah. Menyadari hal tersebut, jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) Kodaeral IX menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA).
KomenNews.id // Ambon – Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Pengawasan Orang Asing tingkat Provinsi Maluku yang digelar di Ballroom Lantai 7 Hotel Kamari, Kota Ambon, pada Selasa (19/5/2026).
Hadir mewakili Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Asisten Intelijen (Asintel) Dankodaeral IX, Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto, menekankan pentingnya langkah strategis yang terintegrasi demi mengantisipasi potensi pelanggaran oleh orang asing.
> “Kondisi geografis Maluku yang didominasi oleh wilayah kepulauan dan banyaknya jalur laut terbuka, menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi antarinstansi yang kuat dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujar Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto di sela-sela kegiatan.
Antisipasi Celah di Jalur Tikus Perairan
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) terkait ini secara khusus membedah peta kerawanan di wilayah perairan Maluku. Banyaknya pulau terluar dan garis pantai yang panjang kerap dimanfaatkan sebagai jalur tidak resmi atau “jalur tikus” yang rawan terhadap perlintasan ilegal.
Melalui pertemuan ini, instansi gabungan merumuskan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan sistem deteksi dini, pertukaran data intelijen yang lebih cepat, hingga intensifikasi patroli bersama di titik-titik rawan.
Sebagai pilar utama pertahanan laut di wilayah tersebut, TNI AL melalui Kodaeral IX menyatakan siap mendukung penuh blueprint pengawasan yang digagas oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).
Komitmen Penuh TNI AL dan Tim Pora
Kolonel Laut (KH) Iwan Hariwanto menambahkan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan untuk penegakan hukum, tetapi juga demi menjaga stabilitas keamanan nasional serta melindungi aset-aset daerah dari pemanfaatan ilegal oleh pihak asing.
“Sebagai perwakilan TNI Angkatan Laut, kami menegaskan komitmen penuh jajaran Kodaeral IX untuk mendukung tugas Tim Pora. Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk memastikan setiap aktivitas WNA di wilayah Maluku berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Republik Indonesia,” pungkasnya.
Dengan adanya penguatan kolaborasi ini, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Provinsi Maluku dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan mampu menutup celah potensi gangguan keamanan di wilayah kelautan domestik.
