Kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah provinsi di Pulau Papua baru-baru ini di akhir bulan April 2026, dinilai sebagai langkah strategis dalam mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 2025–2029.
KomenNews.id // Jakarta – Theofransus Litaay, S.H., L.L.M., Ph.D., Anggota Dewan Penasihat Analisis Papua Strategis, menyebut bahwa perjalanan ini merupakan salah satu kunjungan paling jauh, lama, dan mencakup wilayah terluas yang dilakukan Wapres. Dengan selesainya agenda ini, Wapres Gibran tercatat telah mengunjungi seluruh enam provinsi di tanah Papua.
Mengawal 19 Program Prioritas
Menurut Theofransus, kunjungan ini merupakan mandat langsung untuk memastikan 19 program prioritas pemerintah pusat yang didanai melalui APBN dan dana Otsus berjalan sesuai rencana. Sebagai Ketua Pengarah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Wapres fokus pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Kunjungan ini mencakup aspek komprehensif, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi lokal. Fokusnya mengerucut pada bidang strategis yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup dan masa depan yang lebih baik,” ujar mantan Tenaga Ahli Kepresidenan periode 2015–2025 tersebut.
Sentuhan Humanis dan Penguatan Keamanan
Salah satu sorotan utama adalah kehadiran Wapres di Kabupaten Yahukimo. Selain memastikan kehadiran negara di wilayah NKRI melalui aspek keamanan, Wapres mendorong peningkatan status RSUD Dekai dari tipe D menjadi tipe C, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah pegunungan.
Tak hanya urusan birokrasi, pendekatan Gibran yang humanis juga mencuri perhatian. Di sela tinjauan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern, Wapres tampak berinteraksi langsung dengan warga, mulai dari membelikan perlengkapan sekolah anak-anak hingga memenuhi kebutuhan para Mama Papua.
“Pendekatan ini memberikan dampak emosional yang besar. Sentuhan langsung dari pemimpin nasional kepada masyarakat secara personal adalah sesuatu yang sangat berarti bagi warga Papua,” tambah Theofransus.
Keberlanjutan dan Struktur Kelembagaan
Ke depan, kunjungan ini dipastikan tidak akan menjadi yang terakhir. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk melihat perkembangan di lapangan. Keberhasilan percepatan pembangunan ini juga didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat, termasuk tim eksekutif yang dipimpin oleh Dr. Velix Wanggai.
“Langkah selanjutnya yang dibutuhkan adalah penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan struktur BP3OKP yang sudah mapan di tiap provinsi, kita optimis ritme pembangunan kesejahteraan di Papua akan terus terjaga,” pungkasnya.
Melalui kunjungan ini, pemerintah menegaskan komitmennya bahwa pembangunan Papua tidak hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga tentang kehadiran nyata negara dalam menyentuh hati dan kehidupan masyarakat di ufuk timur Indonesia.
