Pertemuan audiensi perdana antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono sejak Mentri KP dilantik, membuah hasil manis bagi pembangunan sektor maritim di Provinsi Maluku. Dalam pertemuan di Ruang Rapat Menteri KKP, Jakarta, Jumat (18/9/2026), Gubernur HL sukses mengamankan berbagai program hibah infrastruktur perikanan sekaligus mendapatkan kepastian hukum atas penhentian alih muat kapal di laut (transhipment).
KomenNews.id // Jakarta – Gubernur HL hadir didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Erawan Asikin, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta S.I. Patta, beserta jajaran. Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran Dirjen, Deputi, dan Staf Khusus Menteri.
Hujan Hibah Infrastruktur dan Program Strategis KKP untuk Maluku
Audiensi perdana ini menghasilkan sederet komitmen bantuan dan hibah dari KKP untuk mendorong percepatan perekonomian nelayan dan pesisir Maluku:
- Alokasi 79 Kampung Nelayan Modern (KNMP): KKP mengalokasikan pembangunan 79 lokasi Kampung Nelayan Modern di Maluku yang saat ini tengah berjalan. KKP juga meminta Pemprov Maluku mengidentifikasi lokasi tambahan untuk pengusulan tahun 2027.
- Pengembangan Budidaya Rumput Laut Modern (10.000 Ha+):
“Menanggapi usulan Pemprov Maluku, kami dari KKP siap memfasilitasi program budidaya rumput laut skala besar di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Data teknis KKP mencatat potensi calon lokasi mencapai 5.592 Ha di Maluku Tenggara dan 12.979 Ha di Kepulauan Tanimbar yang akan digarap menggunakan teknologi pelampung khusus (buoy) dan tali ramah lingkungan non-plastik,” sebut Mentri Trenggono.
- Hibah Kapal Pengangkut Sampah Laut (Sea Cleaners Swiss): KKP mengawal pemindahan operasional kapal pembersih sampah laut Mobula 10 hibah dari lembaga The Sea Cleaners Swiss yang dijadwalkan tiba di Ambon pada akhir tahun 2026 untuk diserahterimakan pengelolaannya kepada Pemda.
- Penyediaan SPBUN & Modifikasi Kapal Listrik: KKP bersama PT Pertamina mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di titik-titik pusat pendaratan ikan (Hub) guna menjamin pasokan BBM nelayan, di samping kajian ilmiah modifikasi mesin kapal berbasis listrik.
Sikap Tegas KKP : Hentikan Relaksasi Transhipment
Poin krusial lain yang dicapai dalam pertemuan ini adalah komitmen tegas Menteri KP untuk menghentikan relaksasi transhipment (alih muat ikan antar-kapal di tengah laut).
Langkah ini menjawab aspirasi mendesak masyarakat serta Pemprov Maluku agar seluruh hasil tangkapan di Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan lokal di Maluku.
“Aspirasi masyarakat Maluku yang disampaikan Pak Gubernur agar transhipment dihentikan kami respon secara penuh. KKP segera menerbitkan keputusan penghentian relaksasi tersebut. Ke depan, seluruh kapal perikanan wajib mendarat di pelabuhan lokal di Maluku secara bertahap agar rantai pasok dan nilai tambah ekonomi (PDRB) berputar dan dirasakan langsung oleh daerah,” tegas Menteri Trenggono.
Dukungan KKP Golkan RUU Daerah Kepulauan
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, Gubernur HL juga memanfaatkan momentum audiensi ini untuk menggalang dukungan regulasi. Menteri KP menyambut hangat dan menegaskan bahwa KKP berdiri bersama Gubernur HL dan seluruh provinsi kepulauan untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang demi mewujudkan keadilan pembangunan wilayah laut.
Atas usulan dari Pemprov tersebut, Gubernur penuh sukacita, gembira dan bersyukur atas berbagai bantuan atas solusi bidang Kelautan dan Perikanan bagi daerah yang dipimpinnya. Gubernur sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Mentri KP dan jajaran.
” Saya bersama jajaran dan seluruh masyarakat Maluku apresiasi dan terima kasih mendalam atas penerimaan hangat serta deretan komitmen nyata dari Menteri KP beserta jajaran melalui jawaban usulan kami yang lamgsung direspon dan direalisasi oleh Pak Mentri. Hasil audiensi ini, menjadi fondasi kuat kebangkitan ekonomi pesisir dan penegakan kedaulatan perikanan dan bagian dari lompatan ekonomi di Maluku,” umgkap Gubernur sumringah.
