JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi DKI Jakarta hingga Senin (13/7/2026) pukul 12.00 WIB telah mencapai 45,17 persen. Sebanyak 1.967.638 entitas usaha berhasil didata, sementara 2.388.838 entitas atau 54,83 persen lainnya masih dalam proses pencatatan.
Capaian tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat menghadiri Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Menurut Amalia, proses pendataan berjalan sesuai target, meski masih diperlukan percepatan agar seluruh entitas usaha dapat tercatat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Per hari ini progres capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 untuk Provinsi DKI Jakarta adalah 45,17 persen. Wilayah dengan capaian tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu karena jumlah entitas ekonominya relatif lebih sedikit,” ujar Amalia.
Jakarta Jadi Acuan Kebijakan Ekonomi Nasional
Amalia menegaskan bahwa Jakarta memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional. Karena itu, kualitas data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi akan sangat menentukan penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan, statistik ekonomi, kebijakan investasi, hingga pengembangan sektor usaha di masa mendatang.
Sebagai informasi, BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi setiap 10 tahun sekali untuk memotret seluruh aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia. Data tersebut menjadi salah satu sumber utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.
Pramono Anung Minta Warga Terbuka kepada Petugas Sensus
Dalam acara yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada petugas Sensus Ekonomi.
Menurut Pramono, data yang akurat merupakan fondasi penting dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah.
“Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi,” ujar Pramono.
Ia mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menjadikan data BPS sebagai salah satu rujukan utama dalam merancang program pembangunan dan kebijakan publik.
Karena itu, ia berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi usaha yang dijalankan.
P3RSI Soroti Kendala Pendataan di Apartemen
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menyatakan organisasinya siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Adjit mengungkapkan bahwa selama ini petugas sensus kerap menghadapi kendala ketika melakukan pendataan di apartemen dan rumah susun karena ketatnya sistem keamanan dan aturan akses ke kawasan hunian vertikal.
Akibatnya, tingkat keberhasilan pendataan di sejumlah apartemen pada pelaksanaan sensus sebelumnya diperkirakan hanya mencapai sekitar 5 hingga 10 persen.
“Pengalaman di lapangan menunjukkan petugas sensus sangat sulit mengumpulkan data karena ketatnya aturan di apartemen. Untuk itu, P3RSI akan mengoordinasikan seluruh anggotanya agar mendukung program ini sehingga pendataan di apartemen dapat dimaksimalkan,” kata Adjit.
Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi juga sangat bergantung pada tata kelola rumah susun yang baik, transparan, serta adanya sinergi antara pengurus PPPSRS, pengelola gedung, penghuni, dan pemerintah.
“Sensus yang akurat membutuhkan tata kelola rumah susun yang tertib, transparan, dan patuh terhadap regulasi. P3RSI siap menjadi mitra strategis pemerintah dan BPS dalam memastikan partisipasi penghuni maupun pengelola apartemen,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan di lingkungan rumah susun akan membantu menghasilkan data ekonomi yang lebih lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pada prinsipnya P3RSI siap mendukung dan menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi pembangunan ekonomi Indonesia,” tegas Adjit.
Kolaborasi untuk Data yang Lebih Berkualitas
Kolaborasi antara BPS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah kota, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat seperti P3RSI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di kawasan rumah susun dan apartemen yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam proses pendataan.
Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, pemerintah akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan, mendorong investasi, meningkatkan daya saing dunia usaha, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. ***
