Di balik angka-angka ekonomi dan status Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Blok Masela, ada sejuta harapan masyarakat Maluku yang telah lama dinantikan. Menjelang peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dijadwalkan pada 15 Juli 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi Maluku bersama Forkopimda menggelar rapat laporan akhir untuk memastikan bahwa megaproyek ini tidak sekadar menjadi saksi bisu industrialisasi, melainkan jawaban nyata atas kesejahteraan warga lokal.
KomenNews.id // Jakarta – Rapat koordinasi akhir ini menjadi bukti kolaborasi lintas sektor. Hadir secara tatap muka (offline) Sekretaris Daerah Maluku Sadli Ie selaku Ketua Tim Terpadu Pemprov Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Ketua Satgas Groundbreaking Mayor Jenderal TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., serta Komandan Kodaeral IX/Ambon.
Kesolidan pengamanan juga diperkuat secara virtual (online) oleh Kapolda Maluku beserta jajaran serta Komandan Lanud Pattimura beserta jajaran. Sementara itu, dari sisi pemangku kebijakan hulu migas, hadir manajemen INPEX, SKK Migas, serta jajaran Tenaga Ahli Menteri ESDM, yakni Umar Lessy, Michael Wattimena, dan Dereck Loupatty.
Kepercayaan Rakyat Adalah Amanah yang Mutlak
Ketua Satgas Groundbreaking, Mayjen TNI Dody Triwinarto, dengan nada tegas mengingatkan seluruh korporasi dan kementerian yang terlibat agar tidak mengecewakan ketulusan hati masyarakat Maluku, khususnya di wilayah Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD).
“Masyarakat di lokasi proyek saat ini menaruh kepercayaan yang luar biasa besar, hampir mutlak, kepada pemerintah. Mereka menyambut ini dengan tangan terbuka. Saya minta dengan sangat, sekaligus menegaskan kepada SKK Migas, INPEX, dan Kementerian ESDM: wujudkan keinginan masyarakat. Hak-hak mereka, pelibatan tenaga kerja lokal, dan pembangunan daerah harus jadi prioritas. Kepercayaan rakyat ini mahal, jangan dicederai,” tegas Mayjen TNI Dody, disela-sela Rapat Laporan Akhir Groundbreaking LNG Blok Masela, Jumat (03/07/2026), di Wisma Mulia,Jakarta.
Selesai Secara Adil dan Humanis
Sisi humanis juga tercermin dari penyelesaian sengketa lahan yang selama ini menjadi kekhawatiran. Sekda Maluku, Sadli Ie, melaporkan bahwa pendekatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap hak adat telah membuahkan hasil yang clean and clear.
“Kami menyentuh hati para ahli waris, mendengarkan mereka, dan hari ini kami laporkan bahwa lahan seluas 5 hektar telah sepenuhnya clear. Para ahli waris telah memberikan restu. Lahan siap dibersihkan (land clearing) untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Prabowo,” ungkap Sadli Ie.
Kesiapan total dari Pemkab Kepulauan Tanimbar selaku tuan rumah fasilitas darat (onshore) dan Pemkab Maluku Barat Daya sebagai wilayah penyangga, mempertegas bahwa Maluku telah siap. Ketegasan pemerintah daerah dalam mengawal proyek ini berjalan lurus dengan besarnya harapan warga yang ingin melihat tanah kelahiran mereka maju, mandiri, dan berdaulat secara ekonomi.
Jadwal tanggal 15 Juli 2026 bukan lagi sekadar agenda seremonial di kalender, melainkan fajar baru bagi kesejahteraan sedari berabad-abad di Bumi Raja-Raja-Maluku.
Hadir dalam forum rapat laporan akhir, pihak INPEX, SKK MIGAS, Mentri ESDM diwakili oleh para Tenaga Ahli diantaranya, Umar Lessy, Michael Wattimena dan Dereck Loupatty.
Sementara itu,hadir secara offline lainnya Forkopimda diantaranya Pangdam, Sekretaris Daerah Maluku, dan Kodaeral IX.
Sedangkan secara online Kapolda Maluku dan jajaran serta Komandan Lanud Pattimura dan jajaran.
