Berbagai opini terkait kondisi pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Mohamad Sahid Day mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan secara lebih objektif, terutama menyangkut kondisi fiskal daerah akibat kebijakan pemerintah pusat.
KomenNews.id // Ambon – Menurut Mohamad Sahid Day, salah satu persoalan paling mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama adalah kebijakan anggaran pemerintah pusat. Ia menyebut Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami pemotongan anggaran pada tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp117 miliar.
“Problem paling dasar yang perlu kita lihat bersama adalah persoalan kebijakan anggaran. Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2026 mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar, mencapai sekitar Rp117 miliar. Karena itu, masyarakat perlu melihat persoalan pembangunan daerah secara utuh dan tidak hanya dari satu sudut pandang,” tegas Mohamad Sahid Day yang juga putra daerah SBT kepada media ini, Senin (10/08/2026).
Ia menilai, di tengah tekanan fiskal tersebut, pemerintah daerah tetap perlu diapresiasi karena berupaya menjaga agar sektor-sektor fundamental seperti infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan tidak mengalami stagnasi.
Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah pusat, termasuk program Revitalisasi Satuan Pendidikan, harus dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Dalam situasi anggaran yang mengalami tekanan, kita perlu memberikan apresiasi terhadap setiap upaya pemerintah daerah dalam menjaga pembangunan tetap berjalan. Infrastruktur, kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh berhenti hanya karena adanya keterbatasan fiskal,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Kritis Menyikapi Pemberitaan Media
Selain persoalan anggaran, Mohamad Sahid Day juga menyoroti perkembangan pemberitaan media lokal di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Ia mengajak masyarakat agar lebih jeli dan kritis dalam menerima berbagai informasi yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang faktual, berimbang, memiliki substansi, serta tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Ia menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik harus tetap disampaikan secara konstruktif, berbasis data dan fakta, serta diarahkan untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar membangun opini yang dapat menghambat proses pembangunan.
Aktivisme Harus Konstruktif, Bukan Menghambat Pembangunan
Mohamad Sahid Day juga menyampaikan keprihatinannya terhadap munculnya gerakan yang mengatasnamakan aktivisme namun dinilai cenderung membangun narasi yang dapat menghambat pembangunan daerah.
Sebagai anak muda, ia mengajak seluruh kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis dan pemuda untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, tetapi bertanggung jawab.
“Sebagai anak muda, saya sangat prihatin apabila ada gerakan yang mengatasnamakan aktivis tetapi justru membangun narasi yang dapat menghambat pembangunan. Kita boleh kritis terhadap pemerintah, tetapi kritik itu harus lahir dari realitas, data dan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah akibat pemotongan anggaran sekitar Rp117 miliar harus menjadi salah satu konteks penting ketika masyarakat menilai kinerja pemerintah daerah.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun ruang diskusi yang sehat, objektif dan konstruktif demi kepentingan masyarakat Seram Bagian Timur.
Dukung Kebijakan yang Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
Di akhir pernyataannya, Mohamad Sahid Day mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah daerah yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial. Sebaliknya, masyarakat tetap harus kritis, namun kritik tersebut harus disampaikan secara proporsional dan berdasarkan fakta.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan Bupati yang mengedepankan kepentingan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Kita tetap harus kritis, tetapi kritik yang membangun, bukan kritik yang justru menghambat pembangunan,” pungkasnya.
