ARTIKEL
oleh : Janrivai A Silalahi, ST. MT – Alumni Teknik UI. Pengurus DPP Parkindo, Ketua Bidang DPD GAMKI Jawa Barat
Dinamika politik nasional kembali berada di persimpangan serius setelah muncul kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai drama politik biasa. Ini menyangkut jabatan tertinggi dalam pemerintahan, kepercayaan rakyat, dan kehormatan konstitusi Republik Indonesia.
Namun, mari kita tegaskan satu hal: jangan ada yang mendahului keputusan negara, tetapi jangan pula ada yang mencoba menggantung kepastian demi kepentingan politik.
Jika benar Gibran telah menyampaikan pengunduran diri, maka publik berhak mengetahui bagaimana sikap Presiden Prabowo. Apakah akan menerima, menolak, atau meminta penjelasan lebih lanjut? Semua harus memiliki kejelasan dan dasar konstitusional.
Presiden tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian. Kepemimpinan diuji bukan hanya ketika keadaan baik-baik saja, tetapi justru ketika menghadapi persoalan politik yang sulit dan sensitif.
Begitu pula DPR RI. Jangan hanya lantang berbicara atas nama rakyat ketika kepentingan politik sedang dipertaruhkan. Tunjukkan keberanian kelembagaan, jalankan fungsi pengawasan, dan pastikan setiap proses berjalan sesuai aturan.
JANGAN ADA STANDAR GANDA DALAM BERNEGARA!
Kalau rakyat dituntut taat hukum, pejabat negara juga wajib tunduk pada hukum. Kalau masyarakat diminta menghormati konstitusi, para pemegang kekuasaan harus menjadi pihak pertama yang memberikan teladan.
Tidak boleh ada jabatan yang kebal terhadap kritik. Tidak boleh ada kekuasaan yang merasa lebih tinggi daripada aturan. Dan tidak boleh ada kepentingan politik yang mengalahkan kepentingan bangsa.
Kita tidak sedang membicarakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sedang membicarakan apakah negara ini benar-benar dijalankan berdasarkan konstitusi atau justru dikendalikan oleh kompromi kepentingan elite.
Jika pengunduran diri itu benar-benar ditempuh, selesaikan melalui mekanisme yang sah. Jika belum ada keputusan, sampaikan secara terbuka. Jangan biarkan rakyat terus disuguhi pernyataan yang menggantung, spekulasi yang berkembang, dan kegaduhan yang tidak menghasilkan kepastian.
Rakyat bukan penonton dalam panggung politik kekuasaan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang berhak mengetahui ke mana arah negara ini dibawa.
Kita menunggu keputusan final Presiden Prabowo Subianto dan sikap kelembagaan DPR RI. Tetapi satu hal tidak bisa ditawar: konstitusi harus menjadi panglima, bukan kepentingan politik.
JANGAN TAKUT PADA KEBENARAN, JANGAN TAKLUK PADA KEKUASAAN!
Indonesia tidak kekurangan politisi yang pandai berbicara. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, lembaga negara yang berani bersikap, dan pejabat publik yang berani mempertanggungjawabkan amanahnya.
_Jika jabatan adalah amanah, pertanggungjawaban adalah kewajiban. Jika kekuasaan memiliki batas, maka konstitusi adalah batas tertingginya._
Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara elite politik sibuk menyelamatkan kepentingannya masing-masing.
Negara ini bukan milik keluarga, bukan milik partai, bukan milik koalisi, dan bukan milik segelintir orang yang sedang berkuasa.
NEGARA INI MILIK RAKYAT INDONESIA!
Dan kepada siapa pun yang sedang memegang kekuasaan, ingat satu hal: jabatan bisa berakhir, kekuasaan bisa berganti, tetapi kehormatan konstitusi dan kepercayaan rakyat tidak boleh dipermainkan.
