Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Tipikor Indonesia (GTI), Deri Hartono, menilai ujian sesungguhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun mendatang tidak hanya berkaitan dengan stabilitas politik nasional, tetapi lebih pada kemampuan memastikan program-program strategis pemerintah menghasilkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
KomenNews.Id||Jakarta – Dalam wawancara dengan awak media, Minggu (28/6/2026), Deri menyoroti dua program prioritas pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kedua program tersebut memiliki visi yang kuat, namun efektivitas pelaksanaannya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
“Perdebatan mengenai besarnya anggaran menurut saya bukan persoalan utama. Berdasarkan RAPBN 2026, anggaran MBG sekitar Rp268 triliun dan KDMP diperkirakan mencapai Rp83 triliun. Jika digabungkan nilainya sekitar Rp351 triliun atau kurang lebih 10 persen dari total APBN. Yang menjadi persoalan adalah apakah anggaran sebesar itu mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang sesuai dengan tujuan awalnya,” ujar Deri.
Implementasi Dinilai Belum Menyentuh Ekonomi Desa
Deri menjelaskan, sejak dirancang pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa.
Melalui konsep tersebut, setiap dapur penyelenggara MBG diharapkan dapat menyerap kebutuhan pangan langsung dari petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, belanja negara yang digelontorkan melalui program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di wilayah pedesaan.
Namun, menurut hasil pengamatannya, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai desain awal.
“Banyak dapur MBG masih memilih membeli bahan baku melalui distributor besar atau agen karena dianggap lebih praktis dan efisien. Kondisi ini membuat petani, nelayan, peternak, koperasi maupun UMKM desa belum memperoleh manfaat ekonomi yang optimal,” ungkapnya.
Sinergi MBG dan KDMP Belum Maksimal
Persoalan serupa, lanjut Deri, juga terlihat pada pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia menilai koperasi yang dibentuk pemerintah seharusnya mampu menjalankan fungsi sebagai pusat distribusi hasil produksi masyarakat sekaligus menjadi pemasok utama kebutuhan pangan bagi dapur MBG.
Sayangnya, hingga kini sinergi kedua program tersebut dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Kalau KDMP belum mampu menjadi offtaker hasil produksi masyarakat sekaligus memasok kebutuhan MBG, maka efek berganda terhadap ekonomi desa tentu belum akan maksimal. Akibatnya, program lebih banyak menghasilkan aktivitas konsumsi dibandingkan mendorong produktivitas ekonomi,” jelasnya.
Tata Kelola Jadi Sorotan
Selain aspek distribusi dan rantai pasok, Deri juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola program.
Menurutnya, munculnya berbagai dugaan penyimpangan anggaran, lemahnya sistem pengawasan, hingga sejumlah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program.
Ia menilai evaluasi tersebut harus dilakukan berdasarkan data dan indikator yang terukur, bukan sekadar berdasarkan besarnya tingkat penyerapan anggaran.
“Terdapat tiga pertanyaan penting yang harus dijawab pemerintah. Apakah MBG benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa? Apakah kualitas makanan yang diberikan sudah memenuhi standar gizi? Dan apakah sistem pengelolaan keuangan, distribusi, produksi hingga pengawasannya telah berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” paparnya.
Keberhasilan Harus Diukur dari Dampaknya
Deri mengingatkan bahwa anggaran negara yang besar tidak otomatis mencerminkan keberhasilan sebuah program apabila manfaatnya belum dirasakan masyarakat secara luas.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan RAPBN 2026, anggaran MBG telah disesuaikan menjadi Rp268 triliun dari usulan awal Rp335 triliun. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri atas pelajar, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Sementara itu, pembiayaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperkirakan mencapai Rp83 triliun melalui kombinasi pendanaan dari APBN, Dana Desa, hingga dukungan sektor perbankan. Pemerintah juga menargetkan terbentuknya puluhan ribu koperasi desa sebagai pusat layanan ekonomi Masyarakat.
Menurut Deri, ruang fiskal pemerintah masih cukup untuk melanjutkan kedua program tersebut. Bahkan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, di antaranya penghentian sementara layanan MBG selama masa libur sekolah serta penyesuaian target pembentukan koperasi desa.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak berhenti pada kemampuan menyediakan anggaran.
“Pertanyaan yang paling penting bukan apakah APBN mampu membiayai MBG dan KDMP, tetapi apakah dua tahun ke depan program ini benar-benar menghasilkan perubahan nyata. Apakah ekonomi desa tumbuh, pendapatan petani meningkat, status gizi anak membaik, dan ada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah parameter yang seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan,” tegasnya.
Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional dan menguatnya kritik publik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, Deri berpandangan bahwa pemerintah perlu membuktikan bahwa MBG maupun KDMP bukan sekadar proyek dengan anggaran besar, melainkan kebijakan strategis yang mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
