Bupati Maluku Tenggara M.Thaher Hanubun mengimbau seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Imbauan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan Gerakan Bersih Pantai yang berlangsung di Pantai Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).

KomenNews.id // Senggigi – Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto, serta jajaran Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, dan Inspektur Daerah dari wilayah NTT, NTB, Maluku, dan Maluku Utara.
Dalam keterangannya, Bupati Maluku Tenggara M.Thaher Hanubun menegaskan bahwa, kebersihan dan kelestarian ekosistem laut bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan faktor krusial yang memengaruhi stabilitas ekonomi daerah, khususnya bagi wilayah-wilayah kepulauan.
“Maluku Tenggara memiliki potensi bahari yang sangat besar. Jika ekosistem pesisir dan laut rusak akibat sampah atau eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, maka sektor perikanan dan pariwisata kita akan langsung lumpuh,” ujar Bupati.
Korelasi Lingkungan dan Inflasi Daerah
Bupati juga mendukung penuh arahan Wamendagri yang menekankan pentingnya Gerakan Asri dalam menekan angka inflasi. Menurutnya, lingkungan laut yang terjaga dengan baik akan menjamin produktivitas nelayan tetap stabil, sehingga pasokan komoditas pangan laut di pasar domestik tetap aman.
“Ketika pasokan terganggu akibat kerusakan lingkungan, harga-harga akan melonjak dan memicu inflasi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pantai dan laut adalah langkah preventif kita untuk menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
Ketua DPRD Maluku Siap Dukung dari Sisi Regulasi dan Anggaran
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan komitmen penuh lembaga legislatif untuk mengawal isu lingkungan hidup dan pengendalian inflasi ini di tingkat provinsi.
“Kami di DPRD Maluku memberikan dukungan penuh terhadap gerakan ini. Urusan lingkungan dan perut rakyat (inflasi) tidak bisa ditawar. Legislatif siap bersinergi dengan eksekutif untuk melahirkan regulasi, pengawasan, serta dukungan anggaran yang berpihak pada pelestarian kawasan pesisir,” tegas Ketua DPRD Maluku di lokasi yang sama.
Mengakhiri pernyataannya, Bupati Maluku Tenggara bersama Ketua DPRD Maluku mengajak seluruh kepala daerah dan pimpinan legislatif yang hadir untuk membangun kolaborasi yang lebih ketat terkait pengelolaan sampah plastik. Sinergi antardaerah di wilayah Indonesia Timur ini diharapkan dapat terus berlanjut secara konkret demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan.














