Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara (DPD BAPERA) Provinsi Maluku mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM untuk memberikan penjelasan resmi terkait kelanjutan kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
KomenNews.id //Ambon – BAPERA menyoroti kejelasan proses hukum terhadap tersangka Helena Ismail serta perkembangan penanganan 11 Warga Negara Asing (WNA) yang kini telah dipindahkan ke Korwas Bareskrim Mabes Polri.
Sekretaris BAPERA Maluku, Niko Okmemera, menegaskan bahwa masyarakat Maluku berhak mendapatkan kepastian dan keterbukaan informasi mengenai penanganan kasus tersebut agar tidak memicu spekulasi liar di tengah publik.
“Kami menghormati sepenuhnya kewenangan penyidik dan tidak bermaksud mengintervensi proses hukum. Namun, masyarakat membutuhkan kepastian agar tidak muncul spekulasi yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” tegas Niko di Ambon.
Isu Nasional dan Kedaulatan Negara
Niko menilai, penanganan penambangan ilegal di Gunung Botak bukan sekadar masalah lokal, melainkan sudah menjadi perhatian nasional. Kasus ini menyangkut banyak dimensi vital, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, hingga kedaulatan negara.
Oleh karena itu, BAPERA meminta Ditjen Gakkum ESDM terbuka mengenai setiap tahapan yang sedang berjalan.
- Transparansi Proses: Menjelaskan sejauh mana perkembangan penyidikan saat ini.
- Keterbukaan Kendala: Menyampaikan secara jujur jika terdapat hambatan dalam penanganan perkara.
- Akuntabilitas: Menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Kesetaraan di Hadapan Hukum
Selain transparansi, BAPERA Maluku secara khusus menyoroti keberadaan 11 WNA yang terlibat. Niko meminta aparat penegak hukum menindak tegas seluruh pihak tanpa diskriminasi.
“Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten. Jangan sampai muncul kesan ada pihak yang diperlakukan berbeda. Tidak ada perlakuan khusus kepada WNA, negara harus menunjukkan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum,” ujar pimpinan pemuda Maluku tersebut.
Mengakhiri keterangannya, BAPERA Maluku mendorong sinergi yang lebih kuat antara Ditjen Gakkum ESDM, Korwas Bareskrim Polri, dan instansi terkait agar penanganan perkara Gunung Botak dapat diselesaikan secara profesional.
“Yang diharapkan masyarakat bukan sekadar pengumuman penetapan tersangka, tetapi kepastian bahwa proses hukum ini berjalan tuntas hingga ke pengadilan,” tutup Niko.
