KomenNews.Id || Bandung— Polemik penutupan Kebun Binatang Bandung terus berlanjut setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Pencabutan Izin Lembaga Konservasi Nomor 107 Tahun 2026. Dampak kebijakan tersebut memunculkan tuntutan dari para karyawan yang menuntut kepastian hak normatif, terutama pesangon.
Isu ini mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Bandung dan Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD) di One Eighty Coffee, Bandung, Senin (9/2/2026). Pertemuan dihadiri perwakilan pengelola, Kepala BKAD Kota Bandung, BBKSDA, Disnaker, Biro Hukum Pemkot, serta kuasa hukum serikat pekerja dari Kantor Hukum Yutama & Partners.
Kuasa hukum serikat pekerja, Zanuar Zain Yutama, menyoroti penutupan Bonbin pada 6 Agustus 2025 yang disertai pemasangan garis polisi. Menurutnya, langkah tersebut langsung menghentikan aktivitas kerja karyawan tanpa musyawarah dengan manajemen. “Kami sangat prihatin atas tindakan penutupan Bonbin. Pihak Pemkot langsung menutup lokasi dengan police line tanpa musyawarah,” ujarnya.
Dalam forum, serikat pekerja dan pengelola menyampaikan keberatan atas rancangan skema penggajian yang ditawarkan Pemkot. Mereka menekankan belum adanya kepastian pemenuhan hak pesangon. Sebagai alternatif, pengelola mengusulkan pembukaan kembali operasional melalui penjualan tiket agar karyawan tetap bekerja. Namun, usulan itu belum direalisasikan.
Disnaker menegaskan pesangon merupakan hak normatif yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban pembayaran pesangon berada pada Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pemberi kerja. Meski demikian, Disnaker mengaku telah berupaya mendorong BKAD untuk mencari solusi.
Sementara itu, Biro Hukum Pemkot Bandung menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil alih kewajiban pembayaran pesangon. Pemkot hanya dapat memfasilitasi keberlanjutan pekerjaan dengan skema pengelola baru.
Hingga rapat berakhir, belum ada solusi konkret terkait kepastian pembayaran pesangon. Pemkot lebih menekankan opsi keberlanjutan pekerjaan di bawah manajemen baru, sementara penyelesaian kewajiban pesangon masih menggantung. Rapat berlangsung terbuka, tetapi belum menghasilkan keputusan final yang memberikan kepastian hukum bagi karyawan terdampak penutupan Kebun Binatang Bandung. (Red).
