Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai rangkaian safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap persepsi pelaku usaha serta stabilitas ekonomi Indonesia.
KomenNews.Id||Jakarta – Pandangan tersebut disampaikan Prof. Didik dalam analisisnya mengenai perkembangan politik nasional pada Minggu (28/6/2026). Menurutnya, aktivitas politik Jokowi yang dimulai dari Provinsi Lampung dan disebut akan berlanjut ke sejumlah daerah berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga fluktuasi pasar keuangan.
Ia berpendapat, langkah politik tersebut bukan hanya berkaitan dengan konfigurasi politik menuju Pemilu 2029, tetapi juga berpotensi memengaruhi arah pemerintahan karena Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh politik yang cukup besar di lingkungan kekuasaan.
Prof. Didik juga menyinggung pernyataan Jokowi pada akhir masa jabatannya yang pernah menyampaikan keinginan kembali ke Solo sebagai warga biasa. Namun menurutnya, perkembangan politik menunjukkan dinamika yang berbeda.
“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” ujar Prof. Didik.
Menurutnya, safari politik tersebut mencerminkan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan kompetisi antarelite nasional. Ia juga mengaitkan dinamika tersebut dengan meningkatnya intensitas kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah.
Kondisi tersebut, kata Didik, berisiko menggeser fokus elite politik dari penyelesaian persoalan ekonomi menuju persaingan politik yang lebih dini.
Ia menilai apabila dinamika politik semakin menguat, konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan dan pemulihan ekonomi dapat ikut terpengaruh.
“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” katanya.
Dalam perspektif ekonomi politik, Prof. Didik menjelaskan bahwa hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas pemerintahan.
Menurutnya, dunia usaha selalu memperhatikan tingkat kepastian politik sebelum mengambil keputusan investasi.
“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi,” jelasnya.
Meski demikian, Prof. Didik mengakui sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif terjaga.
Ia menyebut inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, hingga pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun menurutnya, tantangan terbesar justru berasal dari faktor non-ekonomi yang bersumber dari meningkatnya tensi politik nasional.
Karena itu, ia berpandangan bahwa aktivitas safari politik Jokowi tidak memberikan kontribusi terhadap agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan berpotensi menambah ketidakpastian bagi iklim investasi.
“Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” tutup Prof. Didik.
