Jakarta, 7 Mei 2026 — Front Mahasiswa Nusantara Melakukan Aksi unjuk rasa didepan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan serius terhadap maraknya aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Kabupaten Sarolangun yang dinilai telah merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, serta diduga melibatkan praktik setoran atau upeti kepada oknum aparat penegak hukum.
Aktivitas tambang emas ilegal yang terus berlangsung secara terbuka menimbulkan pertanyaan besar terhadap keseriusan penegakan hukum di lapangan. A.Hasan menilai, apabila benar terdapat praktik upeti kepada oknum aparat, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Koordinator Front Mahasiswa Nusantara A.Hasan menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang ilegal yang merusak ekosistem dan mempermainkan hukum demi kepentingan kelompok tertentu.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Sarolangun. Jika ada oknum aparat yang menerima upeti, maka harus diproses secara hukum tanpa kompromi,” tegasnya.
Front Mahasiswa Nusantara juga menyoroti dampak lingkungan akibat penggunaan alat berat dan bahan berbahaya yang berpotensi mencemari sungai serta merusak kawasan hutan di wilayah Jambi.
Dalam aksi yang akan digelar, Front Mahasiswa Nusantara menyampaikan beberapa tuntutan:
Tuntutan :
1. Mendesak Kapolri untuk segera mengevaluasi Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar atas dugaan pembiaran dan kegagalan serta dugaan penerimaan upeti dari penambang ilegal di Kawasan Bentang Alam Kecamatan Limun Kab. Sarolangun Jambi yang masih beroperasi hingga saat ini dan merusak ekosistem di desa temenggung dan desa muara mansau
2. Desak Kapolri segera copot Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah atas dugaan pembekingan aktivitas Tambang Ilegal Kawasan Bentang Alam Kec. Limun Kab. Sarolangun Jambi
3. Mendesak Divpropam Mabes Polri untuk memeriksa jajaran Polda Jambi, Polres Sarolangun dan seluruh APH terkait di Kawasan Bentang Alam Kec. Limun Kab. Sarolangun Jambi atas pembiaran dan dugaan Penerimaan Upeti dari Penambang Ilegal
4.Mengajak masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal isu kerusakan lingkungan dan supremasi hukum di Indonesia.
Front Mahasiswa Nusantara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga negara benar-benar hadir dalam menindak mafia tambang ilegal dan membersihkan praktik korupsi yang melibatkan oknum aparat.
