Komennews.id || Garut – Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Tasikmalaya menyatakan dukungan terhadap Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai dua figur yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut lahir dari diskusi serius dengan mempertimbangkan aspek konstitusional, politik, sosial budaya, hingga kepentingan ekonomi nasional.
KBPII Tasikmalaya berencana menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagai masukan dalam menentukan figur yang dinilai mampu mendampingi dan memperkuat kepemimpinan nasional.
Menurut KBPII, pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta memperkuat konsolidasi nasional. Sosok yang dipilih diharapkan memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman, integritas, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik.
Dalam pernyataan sikapnya, KBPII merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Mereka menilai proses tersebut harus berjalan sesuai konstitusi, dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik kelompok.
KBPII juga menaruh perhatian terhadap agenda pengisian jabatan Wakil Presiden yang disebut akan berlangsung dalam waktu dekat. Menurut mereka, Indonesia membutuhkan figur yang siap bekerja, memiliki legitimasi, serta mampu menjalankan tugas kenegaraan secara efektif.
“Indonesia sedang tidak mencari sekadar pengganti Wakil Presiden. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan sosok yang dapat menjaga konstitusi, kedaulatan rakyat, dan stabilitas politik kebangsaan,” demikian pokok pandangan KBPII dalam pernyataan sikapnya.
Enam Pilar Pertimbangan Dukungan
Dukungan terhadap Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad didasarkan pada enam pilar pertimbangan yang dinilai relevan dengan kebutuhan kepemimpinan nasional saat ini.
Pertama, kapasitas kepemimpinan dan pengalaman politik.
Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dipandang memiliki pengalaman dalam dinamika politik nasional, termasuk kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik. Kapasitas tersebut dinilai penting untuk menjembatani hubungan eksekutif dan legislatif, mengawal kebijakan pemerintah, serta menjaga stabilitas politik.
KBPII berpandangan bahwa Wakil Presiden tidak semestinya hanya menjalankan fungsi seremonial, tetapi juga mampu berperan strategis dalam memastikan agenda pemerintahan berjalan efektif, terutama dalam koordinasi kebijakan, legislasi, dan penganggaran.
Kedua, legitimasi normatif dan yuridis.
KBPII menilai calon Wakil Presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial yang kuat. Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki rekam jejak politik serta pengalaman pengabdian yang panjang di lingkungan politik nasional.
Proses pemilihan di MPR, menurut KBPII, harus dilaksanakan secara sah, tertib, transparan, dan sesuai ketentuan konstitusi. Berbagai aspek administratif, rekam jejak, serta pertimbangan hukum juga perlu menjadi bagian dari proses penentuan calon.
Ketiga, filosofi nilai kebangsaan.
KBPII memandang jabatan Wakil Presiden sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan kesetiaan, pengabdian, dan tanggung jawab terhadap bangsa serta negara.
Kepemimpinan nasional, menurut mereka, harus dibangun melalui sinergi yang saling menguatkan antara Presiden dan Wakil Presiden, bukan melalui persaingan kekuasaan atau terbentuknya dua pusat kepemimpinan yang berjalan sendiri-sendiri.
Wakil Presiden diharapkan menjadi mitra strategis Presiden dalam menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kepentingan rakyat, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keempat, stabilitas politik dan soliditas koalisi.
KBPII menilai stabilitas politik menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pemerintahan. Kesepahaman politik di antara partai-partai koalisi, termasuk ruang pengambilan keputusan yang diberikan kepada Presiden Prabowo, dinilai perlu dihormati.
Dalam konteks tersebut, Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dipandang sebagai figur yang dapat memperkuat komunikasi politik dan menjaga soliditas koalisi pemerintahan.
KBPII berharap proses penentuan Wakil Presiden tidak menjadi sumber perpecahan baru, melainkan momentum memperkuat konsensus politik nasional dan menjaga keberlangsungan pemerintahan hingga 2029.
Kelima, sosial budaya dan representasi kebangsaan.
Keduanya dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan parlemen, akademisi, pesantren, masyarakat sipil, hingga kelompok sosial lainnya.
KBPII memandang kemampuan memahami keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal penting dalam menjaga persatuan, meredam polarisasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kepemimpinan nasional, menurut mereka, harus mampu merangkul berbagai latar belakang sosial, budaya, dan pandangan politik, serta hadir sebagai perekat kebangsaan.
Keenam, agenda strategis dan arah ekonomi nasional.
KBPII menilai pemerintahan ke depan membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kemampuan manajerial, memahami tata kelola pemerintahan, serta mampu mendukung agenda strategis Presiden Prabowo.
Agenda tersebut meliputi hilirisasi industri, transisi energi, penguatan Danantara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Pengalaman dan jejaring politik di parlemen dinilai dapat menjadi modal dalam mendukung kebijakan strategis, memperkuat pembahasan regulasi, serta memastikan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wapres Harus Menguatkan Presiden, Bukan Membangun Persaingan Kekuasaan
Selain enam pilar tersebut, KBPII menegaskan bahwa kriteria Wakil Presiden tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas, melainkan juga kesetiaan, kedekatan dalam kerja politik, kesiapan menjalankan amanah, serta kemampuan menjaga konsensus kebangsaan.
KBPII berpandangan bahwa pengabdian seorang kader bangsa tidak boleh bersifat transaksional, tetapi harus berlandaskan ideologi, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan negara.
Wakil Presiden yang dibutuhkan, menurut mereka, adalah sosok yang mampu mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo, bukan membangun ambisi kekuasaan sendiri.
“Prabowo tidak membutuhkan Wakil Presiden yang ingin menjadi Presiden besok pagi. Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang ingin memastikan Presiden berhasil hari ini,” menjadi salah satu pesan yang ditekankan dalam pernyataan sikap tersebut.
KBPII juga mengakui bahwa masih banyak kader bangsa yang memiliki kapasitas dan kelayakan untuk mendampingi Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan. Namun, dukungan terhadap Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan aspirasi yang disampaikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam dinamika ketatanegaraan.
Ajak Masyarakat Kawal Proses Konstitusional
Menutup pernyataan sikapnya, Ketua Umum KB PII Tasikmalaya, Muslihudin, menyampaikan dukungan dan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad dapat dipertimbangkan sebagai dua nama calon Wakil Presiden untuk diusulkan kepada MPR melalui mekanisme konstitusional.
KBPII juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses pengisian jabatan Wakil Presiden agar berlangsung damai, bermartabat, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi.
Bagi KBPII Tasikmalaya, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar memenuhi kebutuhan kelembagaan negara, melainkan juga menyangkut harapan terhadap pemerintahan yang solid, stabil, dan mampu menjalankan agenda pembangunan nasional hingga 2029.
Dukungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari harapan besar dalam mempersiapkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Pernyataan sikap itu ditutup dengan semangat kebangsaan yang diusung KBPII Tasikmalaya:












