PDI Perjuangan memperingati 30 tahun Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) dengan menggelar malam perenungan penuh khidmat di Pattimura Park, Kota Ambon, Senin malam (27/7/2026). Peringatan ini dimanfaatkan PDIP untuk menyampaikan pesan politik menohok terkait bahaya pembungkaman demokrasi dan kemunduran kebebasan berekspresi di Indonesia.
KomenNews.id // Ambon – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa Kudatuli bukan sekadar luka sejarah internal partai, melainkan trauma kolektif bangsa akibat amputasi kebebasan oleh otoritarianisme.
“Kudatuli bukan luka PDI atau PDI Perjuangan semata, tetapi luka seluruh rakyat Indonesia. Di NKRI tidak boleh ada lagi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan pembatasan kebebasan berekspresi,” kata Benhur di hadapan jajaran kader, senior partai, dan simpatisan.
Tolak Kekerasan hingga Operasi Buzzer
Dalam pidato politiknya, Benhur yang juga menjabat Ketua DPRD Maluku, menyoroti dinamika politik modern. Ia menekankan bahwa semangat menjaga harkat demokrasi hari ini harus diwujudkan dengan melawan segala bentuk kekerasan terselubung, manipulasi informasi, hingga ketidakadilan politik.
Secara khusus, PDIP Maluku menyerukan penolakan terhadap penggunaan penggerak opini digital atau buzzer yang kerap dipakai untuk membungkam kebenaran dan mengintervensi ruang publik.
Mengutip arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Benhur memastikan partai berlambang banteng tersebut akan konsisten mengambil posisi sebagai penyeimbang kekuasaan (check and balances).
“Jika kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat, partai akan berdiri di depan mendukung. Namun apabila bertentangan, PDI Perjuangan akan tampil melawan,” tegasnya.
Pemerintah Daerah Imbau Bebas Kekerasan
Peringatan 30 tahun Kudatuli ini juga dihadiri oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena. Dalam sambutannya, Bodewin menilai peristiwa 27 Juli 1996 sebagai pelajaran sejarah paling berharga bagi tata kelola politik nasional.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk berdiri netral dan mengayomi seluruh partai politik sebagai instrumen vital demokrasi.
“Dalam demokrasi tidak boleh ada kekerasan dan pembungkaman. Peristiwa Kudatuli mengajarkan kita semua untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan sesuai koridor konstitusi,” ujar Bodewin.
Catatan Kelam yang Memicu Reformasi
Tragedi Kudatuli merupakan peristiwa penyerangan berdarah terhadap kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. Penyerangan terjadi di tengah dualisme kepemimpinan PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi yang disokong rezim Orde Baru.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, bentrokan mematikan tersebut merembet menjadi kerusuhan massal di Jakarta yang menelan korban jiwa, puluhan luka-luka, dan warga hilang. Tragedi ini tercatat sebagai salah satu pemantik utama menguatnya gelombang perlawanan rakyat yang meruntuhkan Orde Baru dan melahirkan Era Reformasi.
