Jakarta — Sengketa lahan bernilai tinggi antara ahli waris H. Abdul Halim bin H. Ali dengan PT Summarecon Agung Tbk kembali memasuki babak lanjutan.
Penggugat sekaligus ahli waris, Haji Makawi, pada Jumat (15/5/2026) mendatangi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di kawasan Rawa Jaya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kedatangan tersebut bertujuan menindaklanjuti surat permohonan pengawasan yang sebelumnya telah dilayangkan terkait jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Fokus utama yang dipertanyakan adalah belum adanya kejelasan atas permohonan sita jaminan yang telah diajukan pada 18 Februari 2026.
*Pertanyakan Kejelasan Sita Jaminan*
Dalam keterangannya, Makawi menilai bahwa permohonan sita jaminan yang telah berjalan hampir tiga bulan belum menunjukkan kepastian sikap dari majelis hakim.
“Kami mempertanyakan kejelasan sita jaminan tersebut. Sudah hampir tiga bulan, namun belum ada penjelasan maupun ketegasan dalam menyikapi permohonan kami,” ujar Makawi.
Menurutnya, langkah sita jaminan menjadi krusial karena objek sengketa merupakan lahan strategis yang saat ini telah berdiri berbagai bangunan bernilai tinggi, termasuk kawasan Apartemen Sherwood Kelapa Gading di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Kewenangan Hakim dan Harapan Pengawasan
Makawi juga menegaskan bahwa penetapan sita jaminan sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim yang menangani perkara. Namun demikian, pihak ahli waris berharap adanya fungsi pengawasan dari Mahkamah Agung agar proses persidangan berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
Perkara sengketa lahan ini masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan agenda sidang berikutnya dijadwalkan menghadirkan saksi dari kedua belah pihak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Summarecon Agung Tbk belum memberikan tanggapan resmi terkait langkah yang diambil oleh pihak penggugat. (rls/rhn)
