Provinsi Maluku mengambil langkah agresif dalam mendukung ketahanan pangan nasional di sektor kelautan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertema “Akselerasi Program Kerja”, Maluku secara resmi mendorong lebih dari 80 usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk segera dieksekusi tahun ini.
KomenNews.id // Jakarta – Agenda strategis yang menempatkan sektor maritim sebagai pilar utama ketahanan bangsa ini dibuka langsung oleh Menteri KKP. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag) untuk memperkuat sinergi rantai pasok dan tata niaga hasil laut, serta Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) selaku perwakilan dari DPR RI yang hadir memberikan dukungan legislatif terhadap anggaran dan pengawasan program pro-rakyat di pesisir.
Dalam sambutannya, Menteri KKP menegaskan bahwa akselerasi program bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan mutlak untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Menteri KKP menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan BNP, serta optimalisasi program berbasis budaya tematik agar intervensi pemerintah di sektor kelautan bisa lebih tepat sasaran dan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Lonjakan Usulan Program dari Bumi Raja-Raja
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Erawan Asikin, yang ditemui di sela-sela agenda Rakornas mengungkapkan, komitmen Maluku dalam memperluas program Kampung Nelayan Merah Putih mengalami lonjakan yang sangat signifikan demi menyambut target swasembada pangan tersebut.
“Pada sidang pleno terakhir, tercatat baru ada 71 usulan. Namun, dalam perkembangan terbaru yang terus berproses, angkanya kini sudah menembus lebih dari 80 usulan, tepatnya sekitar 83 atau 84 usulan,” ungkap Erawan yang didamping Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Nalika Fransesca Lewerissa, kepada media ini disela-sela Rakornas, Kamis (02/06/2026), di Ballroom Wina Bahari III, Kementrian KKP.
Erawan menjelaskan bahwa realisasi fisik untuk puluhan usulan baru tersebut ditargetkan berjalan dalam waktu dekat melalui dua tahapan strategis. “Nanti mulai dibangun setelah ini, kemungkinan Juni kali ini. Ada dua tahapan pembangunan, dengan fase berikutnya berjalan hingga September,” tambahnya.
Sembari Menunggu Peresmian Prabowo, Tual dan Buru Sudah Mulai Beroperasi
Terkait dua daerah percontohan (pilot project) Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah dibangun tahun lalu di Tual dan Buru, Erawan mengonfirmasi bahwa secara fisik proyek tersebut telah rampung. Belum dilakukannya seremonial peresmian dikarenakan adanya rencana peluncuran terpusat secara nasional.
“Belum diresmikan karena rencananya mau serentak se-Indonesia, dan dipersiapkan untuk diresmikan langsung oleh Pak Prabowo. Jadi, daerah memang belum bisa meresmikan sendiri,” jelas Erawan.
Meski demikian, DKP Maluku bergerak taktis dengan mengizinkan para nelayan lokal untuk mulai memanfaatkan fasilitas yang ada di Tual dan Buru. Langkah ini diambil guna menjaga produktivitas kawasan dan efisiensi anggaran operasional di daerah.
“Kami sudah mengantongi izin untuk memanfaatkannya bersama teman-teman nelayan di sana. Karena kalau sarana yang ada tidak ada aktivitas, biaya perawatan tetap jalan terus dan kita bisa tekor. Jadi, operasional harus tetap bergerak,” tegasnya.
Erawan menilai, dinamika di Tual dan Buru merupakan bagian dari proses “mencari bentuk” terbaik bagi model Kampung Nelayan Merah Putih. Evaluasi dan pengalaman dari dua daerah percontohan di Maluku ini kini menjadi cetak biru (blueprint) penting bagi KKP dengan dukungan penuh dari Kemendag dan DPR RI dalam mereplikasi program serupa di seluruh Indonesia, demi mewujudkan target besar swasembada pangan berbasis maritim.
Mengawal puluhan usulan dari Maluku, terlihat hadiri Rakornas tersebut kepala daerah dari Maluku. Diantaranya, Bupati Maluku Tengah Fauzan Alkatiri, Bupati Buru Selatan La Hamidi, Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra.
