KomenNews.id // Jakarta – Hal ini dikatakan Fatoni saat menyampaikan sambutan dan arahannya di momen Sertifikasi Anggota dan Capacity Building TPAKD Tahun 2026, Kamis (30/04/2026) yang terselenggara di salah 1 hotel berbintang di kawasan Harmoni,Jakarta.
” Diharapkan, TPAKD berkolaborasi dengan pihak lainnya termasuk dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Kemudian, dengan perusahaan-perusahaan BUMN,BUMD maupun swasta. Kami apresiasi kehadiran TPAKD dari seluruh daerah. Mari bersama-sama menyatukan tekad kita terus memperbaiki kinerja TPAKD,” imbau Fatoni.
Dirinya mengakui, Kemendagri telah menganggarkan Rp 1 Triliun untuk memberikan insentif kepada daerah.
” Mudah-mudahan kita bisa mengusulkan TPAKD dapatkan insentif fiskal. Bapak Mentri akan memberikan pada bidang-bidang tertentu. Palembang telah diberikan penghargaan untuk wilayah Sumatra. Nanti berikutnya Kalimantan,Sulawesi,Papua,Maluku dan Jawa,” sebutnya.
Dijelaskan lebih lanjut, insentif tersebut dengan 5 kategori yang dikelompokan antara lain ;
• Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem: Diberikan kepada daerah yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin ekstrem secara signifikan.
• Kinerja Penurunan Stunting: Diberikan berdasarkan keberhasilan daerah dalam menurunkan prevalensi stunting.
• Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN): Diberikan atas kepatuhan dan pencapaian daerah dalam memprioritaskan belanja produk dalam negeri.
• Kinerja Percepatan Belanja Daerah: Diberikan atas efisiensi dan kecepatan realisasi anggaran APBD.
• Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah: Diberikan kepada daerah yang mampu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga
Capacity Building yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini, Rizal Ramadhani – Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK mewakili Friderica Widyasari Dewi yang menjabat Ketua Dewan Komisioner OJK, mengundang seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dari seluruh Indonesia mulai dari Sekda provinsi,kabupaten dan kota. Hadir pula Sadli Ie, Sekda Maluku dalam kegiatan dimaksud yang notabene adalah Koordinator TPAKD di daerah.
Sekda Maluku didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta beserta para staf.
Sekedar tahu, anggota TPAKD 2026 melibatkan 100 ASN. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergi, literasi, dan inklusi keuangan, serta memperkuat kapasitas pengawasan dan implementasi Roadmap TPAKD
Fokus utama kegiatan yakni, penguatan kemandirian ekonomi, sertifikasi anggota TPAKD, dan pengembangan kapasitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Sementara itu, wilayah sektor sasaran Capacity Building, dilakukan di berbagai wilayah, termasuk TPAKD, dan fokus pada peningkatan investasi serta kepatuhan APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).
Tujuannya untuk peningkatan keterampilan, komitmen, dan kemampuan pegawai atau mitra OJK untuk mengatasi tantangan perubahan ekonomi.
Kegiatan Sertifikasi Anggota dan Capacity Building TPAKD Tahun 2026, sebagai rencana aksi pada Misi ke-4 Roadmap TPAKD 2026-2030 yaitu.memperkuat kapabilitas TPAKD.
Olehnya itu, diperlukan kegiatan untuk meningkatkan awareness anggota TPAKD terhadap implementasi program kerja TPAKD melalui Sertifikasi Anggota dan Capacity Building TPAKD 2026, terjadwal pada tanggal 27-29 April 2026.
Capacity Building juga dikemas dalam diskusi bersama dengan topik ; “Penguatan Peran TPAKD Sebagai Motor Penggerak Perekonomian Daerah Melalui Perluasan Akses Keuangan”.
Narasumber yang hadir yaitu ; Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Peningkatan Inklusi KeuanganKemendagri, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemenkeu, Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan OJK dan Direktorat Inklusi Keuangan.
