Komisi V DPR RI memfokuskan penguatan konektivitas dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Maluku Utara, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPR RI dalam menyerap aspirasi daerah serta merumuskan kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
KomenNews.id // Maluku Utara – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty kembali menegaskan satu hal yang terus menjadi perhatian saya: konektivitas wilayah kepulauan. Maluku dan Maluku Utara adalah daerah dengan karakter laut yang dominan, namun hingga hari ini belum sepenuhnya mendapatkan dukungan infrastruktur yang setara dengan wilayah daratan.
Sebutnya, jika di Pulau Jawa kita bisa melihat pembangunan jalan tol dan kereta api yang begitu masif, maka di wilayah kepulauan seharusnya ada pendekatan yang setara, yakni penguatan tol laut, pembangunan dermaga, serta penyediaan moda transportasi laut yang memadai.
” Kenyataannya, masih banyak wilayah yang aksesnya terbatas. Di sisi lain, harga tiket pesawat yang tinggi justru semakin mempersempit ruang gerak masyarakat. Ini menjadi ironi yang harus segera dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak,” ungkap Uluputty.
Srikandi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti kondisi ekonomi Maluku Utara yang sebenarnya menunjukkan pertumbuhan yang baik dan didukung oleh potensi sumber daya alam yang besar.
” Namun, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya mengikuti. Dari sini, saya melihat adanya persoalan yang lebih dalam, kemiskinan struktural yang perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih tepat,” tuturnya.
Uluputty menilai, pentingnya menghadirkan tema baru dalam pembangunan nasional. Tidak hanya berbicara soal ketahanan pangan dan energi, tetapi juga menghadirkan fokus pada konektivitas dan pelayanan dasar di daerah 3T, khususnya wilayah kepulauan.
” Pentingnya juga percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai payung hukum yang dapat memperkuat keberpihakan negara terhadap wilayah-wilayah seperti Maluku dan Maluku Utara. Bagi saya, persoalan ini bukan sekadar soal program, tetapi soal keberanian mengambil keputusan. Pemerintah tentu sudah mengetahui masalahnya, yang dibutuhkan hari ini adalah political will dan goodwill untuk benar-benar menghadirkan keadilan pembangunan,” tegas Uluputty.
Ajaknya, suara dari daerah kepulauan harus terus diperjuangkan. Karena di balik luasnya laut dan indahnya pulau-pulau ini, ada harapan besar masyarakat yang menanti kehadiran negara secara nyata.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan ini, tambahnya, akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama kementerian/lembaga terkait pada masa sidang mendatang. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi readiness criteria, seperti penyediaan lahan dan kesiapan lokasi, agar program pembangunan dapat segera direalisasikan.
Pantauan media ini, dari gesture para wakil rakyat di Senayan asal daerah kepulauan, mendukung penuh serta vokal secara berkelanjutan menyuarakan secepatnya pembahasan RUU Daerah Kepulauan, menandakan partai tempat bernaung pun menyetujui salah 1 produk puluhan tahun ini segera disahkan menjadi Undang-Undang yang berpihak bagi daerah-daerah kepulauan.
